Khilafah: Membawa Berkah atau Malapetaka?

5
455

Sangkhalifah.co — Pasca pencabutan SK BPH Hizbut Tahrir Indonesia Indonesia (HTI) oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Republik Indonesia pada 19 Juli 2017, diskursus tentang khilâfah terbuka secara gamblang di media sosial. Topik khilâfah semakin di mengerti masyarakat Indonesia bahwa sistem khilâfah sangat tidak cocok diterapkan dalam konteks Indonesia yang majemuk dan multi-agama. Semasa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berlangsung, masyarakat semakin ‘melek’ bahwa apa yang digembor-gemborkan para penyeru khilâfah hanya menjadikan agama sebagai topeng gerakannya.

Lantas, benarkah khilâfah membawa berkah atau malapetaka? Malapetaka. Sebab itulah, tidak ada satu pun ulama Nusantara yang kredibel dan diakui dunia keilmuannya yang sepakat mengubah status Negara Indonesia dengan khilâfah. Sekali lagi, tidak ada! Jika kita menemukan di media sosial pernyataan-pernyataan yang mengatasnamakan dirinya ulama tersohor, mereka umumnya ada dua bagian. Pertama, yang mereka maksud adalah bukan khilâfah yang dimaksudkan HTI; dan kedua, yang mereka maksud adalah khalîfah, seperti yang disuarakan oleh penyeru khilâfah dari kalangan Ahmadiyah. Dimana gerakan khilâfah itu dimaksudkan dengan pemusatan pada aspek khalîfah-nya.

Tapi keduanya dicarikan titik temunya oleh penyeru khilâfah guna melegitimasi gerakan politik globalnya di Nusantara. Ulama-ulama Nusantara tidak alergi membahas topik klasik ini, tetapi ulama Nusantara secara sadar bahwa khilâfah yang ditawarkan HTI dan ISIS tidak cocok dan tidak relevan di Indonesia. Disamping itu, ulama Nusantara bahkan dunia menyadari bahwa “khilafah tidak memiliki sistem baku”, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menamakan produk hukumnya di Yatsrib (Madinah saat ini) sebagai “Negara Islam” dengan sistem khilâfah-nya, melainkan Nabi membuat Piagam Madinah yang berfungsi bisa mengayomi semua agama-agama dan kabilah-kabilah yang ada. Dalam sirah Nabawiyah, tidak ditemukan istilah khilâfah sebagai sistem yang wajib, yang dianjurkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW.

Baca: Menyoal Kekeliruan Tafsir Islam Kaffah

Penyeru khilâfah yang cukup luas diketahui kebrutalannya adalah JAD (Jamaah Ansharut Daulah) dan ISIS (Islamic State in lraq and Syria)―yang diketuai oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Pimpinan JAD, Aman Abdurrahman telah dijatuhi hukuman mati. Aman dinilai pengadilan terbukti melakukan tindak pidana terorisme terkait aksi bom Thamrin dan Kampung Melayu. Memang, JAD ini merupakan korporasi yang mewadahi terorisme, yang terafiliasi dengan ISIS.

Pemilihan wilayah aliran sungai yang subur di Raqqah dan Mosul merupakan bentuk yang tempat baginya untuk menerapkan awal pemerintahan Islami, yang mereka sebut penerapan khilâfah alâ minhajin nubuwwah. Walaupun pada akhirnya, wilayah yang dikuasainya hilang satu persatu. Diberitakan bahwa mereka tinggal menempati wilayah yang tidak lebar di Deir Al-Zour dan Abu Kamal Suriah, letaknya berbatasan dengan Irak. Walaupun pada akhirnya juga lagi kandas, pengepungan untuk melumpuhkan ISIS di Baghoiz membuat anggota ISIS banyak yang menyerahkan diri.

Salah satu penjelasan Pimpinan ISIS kepada Abdul Bari’ Athwan (mantan jurnalis Al-Jazeera) bahwa mereka telah menerapkan teori “Strategi Buas”, yang berfungsi sebagai upaya menakut-nakuti sebuah penduduk. Teori ini dibuat oleh Abu Bakar Naji dengan istilah “Management of Savagery”. Naji merupakan seorang ideolog Al-Qaeda, selain Abu Mus’ab Al-Suri, yang dikenal dengan teorinya: “Al-Da’wah Al-Muqawamah Al-‘Alamiyah” (Seruan Perlawanan Islam Global). Perbedaan keduanya terletak pada: Naji lebih kepada penguasaan wilayah yang lemah dan pengambilan kekuasaan di pemerintahan baru; sedangkan Al-Suri lebih fokus pada gerakan perlawanan. Dari sini dapat ditemukan kesimpulan bahwa ISIS merupakan milisi Al-Qaeda di Irak yang kemudian menamakan dirinya ISIS. Semula bernama ISI (Islamic State of Iraq), dikarenakan pecah perang saudara dan ekspansi ke Suriah maka namanya mendapatkan tambahan “Suriah” (Islamic State of Iraq and Sham).

Baca: Negara dan Agama Dua Sayap Penyelamat Dunia Akhirat

Malapetaka yang mengiringi konsep khilâfah ini, karena ISIS tidak lagi berada pada fase tanzhîm (organisasi), melainkan sudah pada fase daulah (negara). Dimana negara-negara yang menurut kelompoknya belum menerapkan syariat harus dimasuki sampai pada fase “menegakkan khilâfah”, yang di bawah satu kepemimpinan. Penerapan fase inilah yang memperburuk kawan sejatinya di awal, Al-Qaeda. Bagi ISIS, strategi Al-Qaeda telah usang.

Gerakan khilâfah ISIS inilah yang dinamakan “khilâfah politis”, sama seperti Hizbut Tahrir yang dipimpin oleh orang ketiga dalam sejarah HT, Abu Rasytah. Memang dalam sejarah keislaman, gerakan khilâfah ini terbagi dua: khilâfah politis dan khilâfah spiritual (yang fokus kepada kehadiran khalîfah; pemimpin/penguasa) seperti yang disuarakan oleh kelompok Ahmadiyah. Hal ini jika kita membaca buku Khilâfah Ahmadiyah dan Nation State, yang diterbitkan ISAIs. Dimana khilâfah dalam kelompok Ahmadiyah merupakan wasiat langsung dari Hz Mirza Ghulam Ahmad, dan ini tertera dalam risalah kecilnya berjudul Al-Wasiat, yang ditulis sebelum kewafatannya pada 1905. Dalam istilah buku Al-Wasiat, dimana khilâfah ini merupakan tafsiran dari “Kudrat Kedua”.

Selain wasiat itu, dalil khilâfah non-politik yang disuarakan Ahmadiyah ini dilandaskan pada ayat Qur’an, “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik” (Qs. Al-Nûr [24]: 55).

Baca: Hakikat Beragama Mengsyaratkan Kebebasan

Bagaimana dengan HTI? Gerakan khilâfah ala HTI ini sangat politis dan di bawah komando Abu Rasytah (pimpinan dunia). Gerakan politik ini bisa kita lihat dari sebuah buku berjudul Political Islam and Human Security yang ditulis Fethi Mansouri dan Shahram Akbarzadeh bahwa HTI juga sama seperti ISIS, yang tidak lagi terfokus pada gerakan organisasi, tetapi sudah beranjak pada fase upaya mendirikan “Negara khilâfah”. Salah satu buktinya adalah kiriman surat terbuka yang ditujukan kepada Jenderal Militer Turki. Isinya sebuah ajakan untuk bergabung dan kudeta. Sama seperti penyusupan yang dilakukan HT ketika di tubuh militer Suriah dan Irak, walau akhirnya gagal dan tokoh-tokohnya di pidana. Penyusupan HT ke tubuh militer dicatat secara rapi semenjak dari Yordania (pada 1968, 1969 dan 1971), Irak (1969 dan 1972) dan Mesir (1969 dan 1979). Catatan penyusupan itu tidak berhenti, pada tahun 2011 Pakistan digegerkan dengan adanya seorang prajurit bernama Brigadir Khan yang ingin menggulingkan pemerintahan sah di Pakistan. Lagi-lagi ditangkap dan HT-nya diberangus oleh pemerintah.

Upaya-upaya kudeta dan pelengseran itu telah terbenam dalam tubuh HT/HTI. Sebab itulah mereka dalam keorganisasian membentuk Departemen Perang atau Dairat Al-Harbiyah (Departemen Pasukan)―salah satu bagian dari Struktur Negara Khilafah ala HT/HTI. Tugas dari departemen itu adalah mengatur kekuatan senjata, tentara, logistik dan persenjataan, pelatihan militer, misi-misi militer, dan penyebaran intelijen di negara musuh dan polisi militer (Lihat kitabnya Ajhizah Daulah Al-Khilâfah; 74).

Dalam konteks Indonesia, HTI tidak lagi pada tahap pendekatan individu (metode tahqif) dan metode tafa’ul berupa perang pemikiran dan perang politik (kifah siyasi), tetapi sudah tahap mewujudkan metode tafa’ul yang tholabun nusroh, yang salah satunya adalah mendekati ahlul quwwah (orang-orang kuat dalam sebuah negara), seperti militer, polisi atau pejabat yang berpengaruh.

Setelah penyusupan-penyusupan seperti catatan di atas telah dilakukan, maka HTI mulai beranjak pada tahap dan metode ketiga yakni tasallum wa tathbiq dan merebut kekuasaan. Salah satu upaya sebelum merebut adalah menguak dan mengungkapkan ke khalayak ramai jati diri pemimpin, presiden dan tokoh-tokoh masyarakat yang menghalangi dakwah dan perjuangan HTI. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori Luxembrug. Dimana sebuah upaya agar mudah tercapai, maka masyarakat harus sering diberikan asupan-asupan yang buruk agar spontanitas masyarakat bangkit. Setelah bangkit, maka ide khilâfah segera ditawarkan. Juga sama dengan teori revolusi yang kerap menampilkan anara harapan dan realita demi cepat terwujudnya ambisi khilâfah.

Baca: Doktrin Aswaja: Antara Khalifah dan Khilafah

Dengan demikian, semua gerakan khilâfah yang politis berpotensi membuat malapetaka di sebuah negara. Baik khilâfah ala ISIS maupun HTI. Walaupun mereka menampik bahwa gerakan mereka non-kekerasan, tapi fakta di lapangan menunjukkan yang berbeda. Kelompok mereka sudah sering terlibat dalam menggulingkan dan berafiliasi dengan oposisi yang ingin melakukan kudeta di sebuah negara. []

5 comments

  1. Islam: Agama dan Negara – sangkhalifah 30 April, 2020 at 16:23 Balas

    […] Dimulai dari Abdullah bin Umar Al-Khattab dengan konsep utamanya: jamaahnya—yang belakangan dikenal menamakan diri sebagai golongan ahli al-Sunnah wa al-Jamâ’ah atau disebut pula “Golongan Sunni”. Di sisi sebelah, ada golongan yang mengembangkan konsep kenegaraan, yang menurut mereka—baik Mu’awiyah maupun kelak Abbasiyah—adalah konsep yang ideal dan moderat. Dimana konsep yang diatwarkan Sunni tadi memusatkan pada kekhalifahan; pemimpin (bukan khilâfah). […]

Leave a reply

error: Content is protected !!