Khilafah Islam; Statusisasi atau Konseptualisasi?

2
511

Oleh: KH. Afifuddin Harisah (Ketua RMI NU Sulawesi Selatan)

Sangkhalifah.co — Kajian tentang Negara Khilâfah sejak dahulu merupakan diskursus yang tak berkesudahan. Konflik pemikiran itu tidak lain adalah gambaran adaya pertentangan keras antara golongan yang berusaha mengislamkan segalanya dan golongan yang berusaha membatasi wilayah pengislaman. Dalam perspeksi pemikiran Islam, konflik demikian merupakan hal yang wajar. Yang disesalkan jika perbedaan pendapat itu berlanjut dan merembet kepada perilaku kafir-mengkafirkan (takfir) dan upaya radikal untuk memaksakan gagasan-gagasan subyektif.

Sebenarnya bukan hal yang urgen lagi memperdebatkan perlu-tidaknya membentuk Negara Islam, dalam konteks minimnya kepercayaan masyarakat pada sistem-sistem kekuasan yang ada. Pertanyaannya kemudian adalah apakah dengan negara Islam persoalan-persoalan bangsa langsung terselesaikan? Apakah para penggagas negara atau khilâfah telah menyiapkan konsep yang jelas dan tuntas tentang bagaimana dan apa yang dimaksud dengan khilâfah Islam? Secara umum, khilâfah Islam masih menyisakan asumsi-asumsi yang terkait dengan hukuman potong tangan, rajam, kewajiban ‘hijab’ bagi wanita dan sejumlah dogma-dogma yuridis yang sangat normatif.

Membaca ulang pemikiran Ali Abd al-Raziq tidak dimaksudkan untuk mementahkan ide Negara Khilâfah. Tentunya para penggagas sistem khilâfah berniat baik untuk memperjuangkan Islam serta menyelamatkan umat dari kesesatan dan kehancuran. Negara Khilâfah tentu ada baiknya, tapi dalam konteks sosial-politik kontemporer sekarang ini, terlebih lagi dalam kaitannya dengan tata relasi yang semakin mengglobal, dituntut pemikiran serius yang lebih cermat untuk mengkonstruksi setiap gagasan atau ide yang bersentuhan langsung dengan sistem budaya dan politik bangsa.

Al-Khilâfah, secara etimologis, tidak identik dengan makna kekuasaan atau pemerintahan. Khilâfah dimaksudkan sesuatu yang datang belakangan atau menyusul. Dapat juga bermakna menggantikan seseorang pada tempat yang ditinggalkannya. Khalifah merupakan orang yang menggantikan seseorang dalam melaksanakan suatu urusan atau pekerjaan. Ibnu Khaldun lebih spesifik mengatakan bahwa khilâfah adalah mengerahkan dan membawa umat kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki agama (syar’i). Pada hakikatnya, khalifah adalah seseorang yang menggantikan posisi Nabi dalam menjaga dan memelihara agama dan urusan dunia.

Politisasi pemaknaan khilâfah kemudian menjadikan posisi ini lebih banyak dipahami sebagai sebentuk otoritas kekuasaan politik yang dilegitimasi oleh agama. Segala kebijaksanaan dan keputusan yang dikeluarkan oleh khalifah adalah titah agama dan umat Islam wajib tunduk dan mentaatinya. Keputusan khalifah ini dipandang sebagai kebenaran yang absolut, mutlak dan menentangnya berarti kekafiran. Inilah yang ditolak oleh sebagian ulama kontemporer, di antaranya Ali Abd al-Raziq.  

Konsep khilâfah pada kenyataannya telah mengalami distorsi sepanjang sejarah politik umat Islam. Khilâfah yang sebenarnya (dalam arti pengganti Nabi dalam memelihara keberlangsungan keberagamaan umat Islam sepeninggal beliau) adalah sistem pemerintahan yang berlangsung pada masa awal Islam, lebih tepatnya pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah Khalifah Nabi yang mengemban tugas sebagai pelanjut dan pemelihara kehidupan beragama masyarakat Islam awal. Namun, dalam perkembangannya istilah khilâfah mengalami penyempitan makna, yaitu menunjukkan kepada pihak atau seorang yang mengurusi dan memelihara umat serta pengamalan ajaran Islam di tempat tertentu. Ironisnya, tendensi-tendensi politis dan primordialisme Arab (‘ashabiyah) mendorong penguasa-penguasa Arab untuk mengklaim dirinya sebagai khalifah dan mendistorsi nilai-nilai kekhalifahan untuk menegakkan kekuasaan mutlak atas rakyatnya.

Baca Juga:

Para ulama, baik salaf maupun khalaf, menyepakati wajibnya penegakan kepemimpinan agama yang diinspirasikan dari konsep al-Imâmah, bahwa dalam suatu komunitas muslim wajib ada imam (pemimpin) yang dipandang mampu menyelesaikan perkara-perkara keagamaan. Demikian pula dengan kewajiban amar ma’ruf dan nahi mungkar, sangat bergantung pada adanya pemimpin. Umat Islam harus dipersatukan dalam satu kepemimpinan (imamah). Tetapi harus dipahami bahwa ‘illat-nya adalah alasan politis, bukanlah agama. Kewajiban adanya imam harus diposisikan sebagai kewajiban politis dan sosial untuk memelihara masyarakat Muslim, bukan kewajiban agama sebagai perintah Tuhan.

Dalam analisisnya, Ali Abd al-Raziq menolak konsep khilâfah sebagai perintah agama dan mempertanyakan keabsahan nash-nash al-Qur’an dan Sunnah sebagai legitimasi pengangkatan khilâfah. Dalil ijma yang dikemukakan sebagian ulama dianggap belum representatif, sebab terbukti masih ada beberapa golongan Islam yang menolak konsep khilâfah, Khawarij dan Mu’tazilah misalnya. Al-Qur’an dan Sunnah tidak menegaskan wajibnya pengangkatan khalifah. Adapun ayat 59 surah Al-Nisa hanya menyebutkan wajibnya mentaati ulil amri, bukan khalifah.

Jelasnya, ayat tersebut dipahami oleh mayoritas mufassir sebagai perintah mentaati orang yang diangkat sebagai ulil amr. Namun persoalannya, ulil amr ini dipahami secara sempit dalam pengertian khalifah dalam posisinya sebagai penguasa politik. Oleh karena itu, ayat tersebut bukanlah nash sharih tentang wajibnya penegakan khilâfah. Parahnya, justru yang muncul adalah upaya intelektual para mufassir tertentu menafsirkan ayat dan menjustifikasi setiap kondisi yang diinginkan.

Mahmud Ismail, salah seorang pakar politik Islam, menegaskan bahwa untuk menetapkan wajib-tidaknya khilâfah, sangat perlu terlebih dahulu meninjau sejauhmana kejelasan konsep khilâfah dari aspek teoritis-formalnya (dalil nash al-Qur’an dan sunnah) dan aplikasi empiris-historisnya. Pertanyaannya kemudian, adakah contoh kasus pemerintahan khilâfah dalam sejarah sosial-politik umat Islam pasca Khulafa Rasyidin, yang dapat dijadikan patokan dasar untuk diterapkan di masa kini?

Dari aspek teoretis-formalnya, tampak ketidakjelasan nash al-Qur’an dalam menegaskan ada-tidaknya sistem politik dalam Islam, khususnya bentuk Negara Islam yang ideal. Meskipun ayat-ayat al-Qur’an bersifat global, tapi masih sangat sulit untuk menyimpulkan suatu konsep negara yang mencakup tata relasi rakyat (ummah) dan penguasa (sulthah). Hal tersebut dapat kita terima jika kita dapat memahami dengan baik bahwa al-Qur’an bukan kitab yang memuat undang-undang hukum praktis dan sistem tata negara yang komplit. Sementara Sunnah pada kapasitasnya menjelaskan dan mengembangkan ide-ide al-Qur’an.

Dari aspek historis-empirisnya, ditemukan realitas perbedaan dan pluralitas sistem pelaksanaan pemerintahan Islam. Alih-alih dalam pelaksanaan pemerintahan, dalam mengangkat jabatan khalifah saja telah terlihat jelas adanya perbedaan pada setiap kondisi. Jika nash saja tidak luput dari penafsiran distortif dan tendensius, apakah mungkin sejarah politik Islam tidak mengalami hal serupa?

Wacana khilâfah tidaklah salah tapi dalam tataran kontekstual masih sangat prematur, perlu upaya konseptualisasi dan pemikiran panjang yang lebih serius. Kita menunggu adanya konsep yang jelas, komplit, komprehensif dan rasional tentang sistem pemerintahan khilâfah ini, jika dipaksakan sebagai upaya politis menggantikan sistem demokrasi yang sementara diberlakukan. Selain itu, kita belum sepakat tentang siapakah dan bagaimanakah figur yang layak menjadi khalifah? Bagaimana menetapkan standar kapabilitas seorang khalifah? Jangan sampai wacana ini hanya menjadi ‘statusisasi’ dan agitasi politik untuk mendiskreditkan pemerintahan yang sah. []

2 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!