Khilafah HTI: Nabhaniyyin bukan Nubuwwatin

3
533

Sangkhalifah.co — Pancasila itu sesuai syariat Islam bukan sesuai paham (pemikiran) Islam. Bicara paham, itu bicara golongan. Bicara syariat Islam, itu bicara kebenaran dan kemaslahatan yang menjamin alam sekitar tempat tinggal kaum Muslimin.

Qur’an dan hadis tidak pernah berbicara secara mendetail (juz’i) dan terperinci (tafshili). Teks wahyu dan hadis hanya berbicara hubungan agama-negara secara global (ijmali) dan garis besar (kulli).

Begitu dominannya dalil-dalil kulli memberi isyarat akan kelenturan ajaran Islam. Bukan Islamnya yang menyesuaikan zaman, tapi zaman di mana Islam ada tidak akan bertentangan jika Muslimnya mampu membawa ajaran Islam secara baik dan benar. Maka pemaknaan terhadap teks kedua sumber harus mempertimbangkan konteks. Tujuan akhirnya adalah mengimplementasikan kemaslahatan melalui instrumen politik yang beradab. Piagam Madinah itu contoh kongkrit teraplikasikannya nilai Islam secara beradab.

Sepeninggal Rasulillah Muhammad Saw, ilmu ketatanegaraan mulai muncul dan terasa signifikan. Sebagai respon dan reaksi para sahabat dalam mencari hubungan simbiosis antara urusan negara dan agama.

Sebelum Rasulillah dikebumikan, perdebatan politik terjadi di Balai Tsaqifah Bani Sa’diyah. Membicarakan siapa yang berhak mengganti Kanjeng Nabi. Tertorehkan pada saat itu keputusan monumental. Melalui MUSYAWARAH maka terpilihnya sahabat Abu Bakar al-Shiddiq ra. Sahabat Abu Bakar menjadi khalifah melalui pemilihan terbatas. Ajaran Islam berupa musyawarah digunakan dalam mencari pengganti Nabi Muhammad Saw.

Abu Bakar menunjuk sahabat Umar bin Khattab untuk menggantikannya; sahabat Utsman bin Affan ditetapkan setelah dibentuk atas perintah eksekutif sahabat Umar. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah melalui sebuah pemilihan yang berbeda. Lebih jelasnya baca buku Prof. Munawir Syadzali “Islam dan Tata Negara”.

Gus Dur pada tahun 1983 menulis di Tempo, judulnya “Islam: Punyakah Konsep Kenegaraan?”. Isinya kurang lebih seperti ini, “Kalau memang Nabi menghendaki berdirinya sebuah Negara Islam, mustahil masalah suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan tidak dirumuskan secara formal. Nabi cuma memerintahkan bermusyawarah kalian dalam (segala) persoalan… Masalah demikian dicukupkan dengan sebuah diktum saja…” (Baca: Tempo, 26 Maret 1983).

Artinya, tidak ada konstruk konseptual yang jelas. Namun, baik di Qur’an maupun hadis telah disediakan prinsip-prinsip etis yang relevan dalam mengatur urusan negara beserta mekanisme kepemerintahannya secara mujmal (global). Menurut Bunya Syafi’i prinsip yang diwariskan itu bisa dijadikan sebagai common platform yang memungkinkan terjadinya proses konvergensi sosial-politik di dalam sebuah komunitas politik dan dengan beragam agama yang mengitari umat Islam.

Piagam Madinah, yang dicatat sebagai konstitusi Negara Islam pun tidak pernah disebutkan sebagai “Daulah Islamiyah” atau “Khilafah Islamiyah”. Baca lebih lanjut buku KH. Cholil Nafis “Piagam Madinah dan Deklarasi HAM” dan telaah juga pemikiran KH. Hasyim Muzadi.

Baca Juga:

Dalam konteks hidup bernegara, negara sama sekali tidak boleh memihak kepada salah satu agama atau umat agama tertentu. Lebih-lebih memanjakan HTI. HTI bukan agama Islam tapi dia aliran Islam. Berbeda dengan kelompok HTI, tidak membuat Anda murtad.

Agama Islam itu merupakan kelanjutan dari agama-agama sebelumnya. Di dalamnya terdapat ajaran tatanan kehidupan, akidah, syariah dan norma. Ada sifat transendental yang bersifat ghaibiyyah dan immanent yang bersifat dzahiriyyah ijtima’iyyah.

Adapun aliran Islam merupakan pemahaman seseorang terhadap Islam sebagai sebuah ajaran. Pemahaman seseorang terhadap Islam memiliki manhaj dan hasil pemahamannya sendiri-sendiri. Jamak diketahui, aliran Islam pasti memiliki frame of thingking dan metodologi yang berbeda dengan aliran lainnya.

Berbeda lagi dengan ideologi Islam yang berbasiskan Islam. Sebuah proses pemikiran seseorang atau kelompok terhadap penerapan ajaran Islam dalam konteks tertentu yang dianggap benar dan relevan untuk diimplementasikan. Ada keyakinan bahwa objek tertentu mampu memberikan solusi terbaik.

Menurut Said Al-Ashmawy, kecenderungan pengusung Ideologi (sebuah) Agama kerap membuat petisi-petisi politik sebagai ajang dakwahnya dan memperkuat eksistensinya dengan sekumpulan firman Ilahiyah. Menyesuaikan ayat dengan kepentingan ideologi yang dianutnya. Dengan menggunakan persepsi Said Al-Ashmawy, jamak kita ketahui adanya klaim bahwa dgn mengikuti kelompok A atau B berarti mengikuti jejak Rasulillah. Nanti ditambah dengan dalil Qs. Al-Nisa [4]: 80.

“Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka.”

Jadi, gerakan agama dengan gerakan politik itu beda. HTI selangkah lagi bisa ke gerakan polirik kalau dia mendaftarkan diri sebagai partai. Sekarang kan masih abu-abu, dibilang ormas ya aktivitasnya politik. Mau dibilang gerakan politik, pernah terdaftar sebagai ormas. Makanya dimasukkan ke dalam kelompok aliran Islam. Kalau masih seperti sekarang, HTI namanya sudah partai tapi tidak mau mendaftarkan partai. Mending seperti dulu saja, pakai “Nabhaniyyin”. Mengapa? seluruh undang-undang yang dikeluarkan HTI sudah terkategorikan sebagai undang-undang buatan dan modifikasi manusia, terlebih lagi banyak mengadopsi unsur-unsur demokrasi di dalamnya, seperti pemilihan seorang penguasa atau khalifah. Hal ini sudah tidak sesuai dengan konsep khilafah ala minhajin nubuwwah. []

3 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!