Khilafah (HTI): Kewajiban Yang Dipaksakan

0
113

Sangkhalifah.co — Gorontalo Post (01/4/2021), memuat artikel berjudul “Kewajiban Terlibat dalam Penegakan Khilafah” (selanjutnya saya singkat KTDPK). Awalan dan akhiran dalam judul tersebut merupakan sebuah pemaksaan sekaligus ciri khas aktivis HTI dalam melempar “pukat”-nya. Persoalan konsensus (fikih; ijtihadi) digambarkan seperti sesuatu yang bersifat transenden dalam agama, kemudian dijustifikasi untuk perubahan yang diinginkan, termasuk mengatasnamakan agama.

Mengawali “kewajiban” dan mengakhiri “khilafah” pada artikel tersebut–meminjam analisis Antonio Gramsci–untuk memperoleh kekuataan massa. Dimana para ideolog HT/HTI yang haus akan kekuasaan berusaha melakukan hegemoni intelektual, baik berupa penggunaan bahasa maupun framing. Tujuannya satu, memperoleh legitimasi rakyat bahwa HT/HTI merupakan gerakan dakwah yang memperjuangkan Islam.

Usaha memperoleh legitimasi tersebut tampak jelas pada bagian pertama. Penulis KTDPK menjadikan sejarah kenabian dan empat sahabat sesudah Nabi sebagai pengantarnya. Disini penyelewengan pertama terjadi. Era kenabian dan empat sahabat Nabi tidak pernah mempraktikkan/menjadikan Khilafah Islamiyyah sebagai sebuah sistem. Penyebutan khalifah disebabkan sebuah kepemimpinan yang silih berganti pasca wafatnya Nabi.

Setelah Nabi wafat, para khalifah itu bukan lagi rasul yang menerima wahyu. Tetapi pemerintahan biasa. Sebab itulah, keempatnya menjalankan warisan Nabi, baik yang tertuang dalam Qur’an-Hadis maupun karir politiknya. Berbicara Khilafah Islamiyyah yang terkait politik, Nabi justru mewariskan Piagam Madinah yang sama sekali tidak terdapat jejak sistem Khilafah Islamiyyah di dalamya. Nabi pun tidak menyebut Yatsrib (Madinah) dengan Negara Islam, melainkan negeri yang berperadaban dan yang mengejawantahkan nilai-nilai agama serta mengakomodir ajaran di luar Islam.

Haikal Hasan dalam kitabnya “Al-Shiddiq Abu Bakar” (Kairo: 1986) menyebutkan dalam Islam tidak terdapat pemerintahan yang baku (nizam muqarrar/nizam sabit). Dimana Islam hanya meletakkan seperangkat tata nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar dalam bernegara dan berpolitik.

Teks-teks keislaman hanya mewajibkan “khalifah” (pemimpin) bukan “khilafah” (sistem). Keduanya bukanlah paket hemat dalam syariat. Khilafah itu merupakan produk sejarah bukan produk syariat. Dan Anda hanya menemukan paket hemat itu dalam kitab-kitab HT/HTI semata. Di luar itu, Anda hanya akan menemukan kewajiban mendirikan khalifah dan khilafah sebagai sebuah pengertian pemerintahan (bukan sistem). Hal ini pula yang dimaksudkan Al-Mawardi dalam “Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah”, pengertian khilafah itu kekhalifahan yang khalifah-nya berfungsi untuk menjaga urusan agama dan dunia.

Dengan mengacu pada konferensi ulama di Mesir pada tanggal 27-28 Januari 2020: “Tidak ada ketetapan dalam teks Qur’an-hadis Nabi yang mewajibkan untuk menerapkan sistem pemerintahan tertentu. Sebaliknya, sistem apa pun yang ada di era modern ini dibenarkan oleh agama selama mewujudkan keadilan, kesetaraan, kebebasan, melindungi negara/tanah air, dan menjamin hak-hak warga negara, apa pun keyakinan dan agamanya, serta tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.”

Jika pun menyantolkan kewajiban khilafah kepada salah satu buku Fikih karya penulis asal Indonesia, H. Sulaiman Rasjid (disingkat SR) yang berjudul “Fiqih Islam” (2014; Cet 65) semakin membuktikan penulis artikel KTDPK tidak membaca keseluruhan isi buku. Jika membaca keseluruhan isi buku akan didapatkan kesimpulan berupa penerimaan atas hasil ijtihad para fuqahâ dalam menghasilkan sebuah hukum, disamping mengkaitkan dan menyandarkan kepada sumber primer (Qur’an-Sunnah), juga melihat keadaan sekitarnya (sosio-politik), kemaslahatan, kemanfaatan dan kebaikannya.

Dalam buku ini, SR menyoroti 15 topik seputar keislaman. Dibuka dengan pembahasan taharâh (soal bersuci) dan ditutup dengan khilâfah. Beliau menghabiskan 14 halaman dalam membahas khilâfah ini. SR mendefinisikan al-Khilâfah dengan “suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam” dan “kepala negaranya dinamakan khalifah”.

Dimana dalam 14 halaman itu, ia tidak mengiringi kata khilâfah dengan islâmiyyah. Mengapa? kata khilâfah dalam pengertian SR adalah “pemerintahan”. Sebab ini pula, SR mewajibkan adanya khalifah (pemimpin). Setiap pemerintahan memerlukan pemimpin. Untuk apa? SR menulis, “tidak mungkin dapat menyempurnakan kewajiban—misalnya, membela agama, menjaga keamanan, dan sebagainya—selain dengan adanya khilâfah (pemerintah).” Sedangkan khilafah yang dimaksud oleh kelompok HT/HTI adalah sistem dari sebuah pemerintahan.

Keduanya memiliki perbedaan jauh. HT/HTI menginginkan “pemerintahan Islam” berupa wujudnya Negara Khilafah/Daulah Islamiyyah seperti yang diperjuangan kelompok radikal-teroris lainnya. Sedangkan SR menginginkan “pemerintahan yang Islami”, yang di dalamnya terdapat pemerintahan dan pemimpin. Dan bentuk pemerintahannya merujuk kepada konsensus atau kesepakatan di negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, maka merujuk pada Pancasila.

Disinilah aktivis/tokoh HTI mempermainkan masyarakat dengan berusaha cocokologi. Inilah yang diawal saya sebut sebagai sebuah usaha HTI dalam memperoleh legitimasi masyarakat. Dan masyarakat yang tidak mengerti akan terbius oleh obat primer HTI berupa pemaksaan kewajiban khilafah (ala HTI).

Dan penggunaan bahasa “kewajiban” dan “khilafah” dalam judul merupakan turunan dari narasi utama yang sudah ditulis berulang-ulang oleh petinggi HT/HTI. Bahkan lebih parah lagi jika Anda membaca kitab “Al-Shakhsiyyah Al-Islamiyyah” karya pendiri HT/HTI, dia mengatakan bahwa kaum Muslim se-dunia yang tidak berusaha menegakkan khilafah adalah berdosa. Dan siapa yang menyepelekan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat paling besar.

Artinya, selain kelompok HT/HTI, kaum Muslimin pasca runtuhnya khilafah tahun 1924 hingga kini bergemilang dosa besar sampai khilafah yang diperjuangkan HTI tegak. Mengapa milik HTI? Karena HTI menolak penafsiran khilafah di luar kelompoknya. Penolakan itu disebabkan komitmen mereka sebagai “hizbiyyin” (anggotan HTI).  Komitmen ini diikat dengan sumpah setia. Yang sumpahnya adalah “Saya bersumpah atas nama Allah untuk manjadi penjaga dan pengaman Islam, selalu mengadopsi pendapat Hizbut Tahrir, pemikirannya,  maupun undang undangnya secara ucapan dan perbuatan, selalu loyal terhadap kepemimpinannya, melaksanakan keputusan-keputusannya walaupun bertentangan dengan pendapat saya, mengerahkan segenap daya upaya dalam usaha mencapai tujuannya, selama saya menjadi anggotanya.”

Terakhir saya ingin menjelaskan gambaran sederhana tentang Negara Khilafah dalam konsep HTI. Pada pasal 39 UUD Khilafah milik HTI disebutkan bahwa jabatan kepala negara seumur hidup (dan berakhir ketika wafat). Dan ini berbeda dengan pasal 7 UUD 1945 dimana jabatan presiden RI dibatasi 5 tahun. Dan kepala negara di Negara Khilafah kekuasaannya meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Anda bayangkan sendiri saja…!

Pertanyaan terakhir dari saya, jika ada yang masih mempromosikan khilafah di NKRI, bagaimana sikap pemerintah dan pihak keamanan? Sederhana, tangkap. Mengapa? HTI telah menjadi organisasi terlarang sebagaimana PKI dan FPI. Dan bolehkah perangkat demokrasi melawan anti-demokrasi seperti HTI? sangat boleh.

Jika pemerintah mengundang kekuatan anti-demokrasi untuk bergabung dalam proses-proses demokrasi  namun mereka tidak mau, maka pemerintahan demokratis harus bersikap tegas menolak proyek-proyek anti-demokrasi yang bertujuan untuk memblokir dan menghancurkan praktik-praktik demokrasi. Para pejuang anti-demokrasi bukanlah gerakan dakwah seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, melainkan gerakan politik yang menjadikan agama sebagai legitimasi gerakan mereka. Artinya, agama hanyalah dagelan politik para elit HT/HTI.

Juga, jangan sampai di lapangan para penjaga NKRI, Pancasila dan demokrasi sudah berjuang dalam kerja kontra narasi/ideologi, justru sebagian para elit masih saja “main mata”–karena terkait perolehan suara dalam pentas perpolitikan–dan tidak menindak tegas organisasi atau perangkatnya yang masih menyuarakan kewajiban khilafah secara publik, maka yang terjadi nantinya pemerintah akan kehilangan perangkat dari civil society. []

*Tulisan ini kembali saya salin setelah dimuat di koran Gorontalo Post (5/4/2021)

 

Leave a reply

error: Content is protected !!