Khilafah Demokrasi versus Khilafah Basilokrasi

2
406

Oleh: Nun Alqolam (Pegiat Literasi)

Sangkhalifah.co — Dalam strategi brain washing (cuci otak)-nya, para pendukung khilâfah HTI suka menghadap-hadapkan antara khilâfah dan demokrasi. Khilafah versus demokrasi, lalu mereka mengorek-ngorek dalil dalam Al-Qur’an, hadis maupun pendapat ulama untuk meyakinkan bahwa khilâfah itu bagian dari syariat Islam, khilâfah itu wajib dan lain sebagainya. Namun sayangnya, dalil yang mereka seret itu adalah dalil khilâfah dalam artian pengangkatan seorang pemimpin (nasbul imam), bukan dalil khilâfah sebagai sebuah sistem pemerintahan Islam.

Memang ada pembahasan terma khilâfah sebagai sistem pemerintaham Islam dalam kitab-kitab ulama-ulama mazhab, namun itu hanyalah ijtihadiyah belaka, bukan kewajiban syar’i yang harus diterapkan saat ini. Yang ada dalam literatur fikih klasik adalah sejarah-raja-raja dan sultan (tarikhul mulk was salatin), yang kemudian para ulama seperti Imam Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan yang lainnya, merangkai serpihan sejarah dan petunjuk umum nash menjadi disiplin ilmu fikih siyasah. Yang ditulis ulama dalam kitab-kitabnya itu merupakan potret sejarah (khabar) bahwa dulunya umat Islam pernah menerapkan model sistem pemerintahan model khilâfah. Dengan demikian, khilafah hanyalah potret perjalanan sejarah dan bukan ajaran yang harus ditiru oleh umat Islam pada generasi saat ini.

Sekali lagi, khilâfah memang pernah ada namun itu adalah fakta sejarah bahwa memang pernah pendahulu-pendahulu umat Islam menggunakan sistem tersebut. Namanya saja fakta sejarah (khabar tarikh) yang dalam bahasa agama, kabar berita (khabar) itu beda dengan perintah/ajaran (amr). Jika amr itu disertai dalil qath’i namun tidak begitu dengan khabar. Jika dicari dalil qath’i dalam Al-Qur’an yang mengharuskan umat Islam melaksanakan sistem pemerintahan model khilâfah, pasti tidak ada. Yang ada itu khalifah dalam artian pengelola, penguasa atau pengganti.

Dilihat dari segi kekuatan titik kuasa, suatu sistem pemerintahan atau politik terbagi menjadi teokrasi, basilokrasi dan demokrasi. Teokrasi berasal dari kata theos artinya Tuhan dan kratos artinya pemerintahan/kekuasaan. Basilokrasi berasal dari kata basilius artinya raja dan kratos artinya pemerintahan/kekuasaan. Sedangkan demokrasi, demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan/kekuasaan.

Teokrasi adalah kekuasaan Tuhan, yang mengatur perjalanan dunia ini. Teokrasi tidak bisa disejajarkan dengan basilokrasi atau demokrasi, karena Tuhan adalah Maha Segalanya. Teokrasi berada di atas demokrasi dan basilokrasi sehingga tidak bisa disebandingkan dengan sistem kekuasaan dalam artian politik pemerintahan dari ide manusia di bumi ini. Karena baik demokrasi maupun basilokrasi sama-sama menggunakan suara Tuhan sebagai spirit dalam menata sistemnya.

Basilokrasi itu kekuasaan yang dipercayakan sepenuhnya kepada seseorang. Seseorang di sini bisa berarti raja, khalifah, amir, sultan, kaisar, king atau padanan lainnya. Bedanya dengan demokrasi adalah kekuasaan (jalannya pemerintah) tidak dibebankan penuh kepada seseorang (monarki, raja misalnya), tapi dibagi “merata” kepada banyak orang, dibagi ke semua rakyat rakyat. Jadi basilokrasi itu kekuasaan berada pada satu orang (raja, khaliffah, dll). Sedangkan demokrasi kekuasaan berada pada banyak orang, dipikul bersama, ditanggung bersama, yaitu rakyat.

Baca Juga:

Pertanyaannya sekarang adalah sistem manakah yang cocok dipakai oleh manusia dunia, khususnya di Indonesia, antara basilokrasi dan demokrasi? Jawabnya adalah sistem demokrasi, karena saat ini tidak ada orang “suci” sebagaimana dulu Rasulullah SAW, dan yang “sisa kesuciannya” turun kepada para sahabat empat khususnya yaitu Abubakar as-Shidiq RA, Umar bin Khattab RA, Utsman bin Affan RA dan Ali bin Abi Thalib RA (khulafaur rasyidin). Rasul dan para sahabat empat memang pantas menggunakan sistem nubuwwah dan Khilafah ala minhajin Nubuwwah.

Jenis sistem yang tertumpu pada satu orang itu cocok digunakan di masa itu. Namun saat ini, di era millenial, tidak ada orang yang sehebat para Khuafaur Rasyidin, apalagi sehebat Rasulullah SAW. Karena jika diibartkan jamaah shalat dengan Rasulullah sebagai imamnya maka para sahabat berada pada shaf pertama, shaf kedua tabiin, shaf ketiga tabiit tabiin, dan sampai umat Islam saat ini. Jika dihitung barisan shaf, mungkin barisan umat Islam zaman millenial saat ini, sudah shaf ke jutaan atau triliyunan. Artinya semakin jauh dari Rasulullah, maka tingkat keimanan dan ketaqwaan umat Islam semakin menurun.

Jika dilihat dari segi sanad, maka para sahabat itu adalah murinya Rasulullah SAW. Tabiin itu muridnya sahabat, tabiit tabiin itu muridnya tabiin. Lalu ada muridnya tabiit tabiin, dan terus menerus sampai umat Islam saat ini. Kita harus sadar bahwa kita saat ini adalah muridnya ulama, bukan muridnya sahabat, apalagi muridnya Rasulullah. Walau pada hakikatnya semua ulama itu meneruskan risalah Rasulullah SAW, namun secara sanad bukan murid Rasul secara langsung, sehingga konsekuensinya ada corak yang berbeda dalam hal pengenalan Islam (metode dakwah) kepada umat masing-masing generasi.

Masa Rasulullah menjadi pemimpin umat, itu sebagai pemimpin agama (Rasul) sekaligus pemimpin umat (rakyat). Saat itu orang yang hebat hanya satu yaitu Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan kepada Abu Bakar. Beliau pemimpin umat (rakyat) namun bukan pemimpin agama karena Nabi sebagai pemimpin agama sudah khatam pada Nabi terakhir yaitu Muhammad Rasulillah SAW. Dan tidak ada pemimpin agama dalam hal persis setelah Rasuluullah SAW. Abubakar al-Shidiq itu pemimpin umat sekaligus pemimpin agama tapi bukan sebagai Nabi. Begitu juga ketika Umar bin Khattab (sahabat plus pemimpin umat), Utsman bin Affan (sahabat plus pemimpin umat) dan Ali bin Abi Thalib (sahabat plus pemimpin umat).

Kemudian pada masa tabiin, tabiit tabiin ada perbedaan antara pemimin agama dan pemimpin umat/politik pemerintahan, yang mana tidak dipegang oleh satu orang. Dengan kata lain ulama dan umara dipegang orang yang berbeda. Sehingga seorang pemimpin pemerintahan atau politik bukan otomatis pemimpin agama sehingga tidak bisa berijtihad. Walau idealnya pemimpin pemerintahan itu sekaligus ulama sehingga seorang pemimpin mampu berijtihad sendiri. Namun saat ini mencari tipe yang demikian sangatlah sulit, untuk tidak bilang tidak ada.

Apakah calon khalifah yang digadang-gadang HT/HTI adalah orang yang hebat, sebagaimana para sahabat (sengaja tidak menyebut Rasulullah karena tidak ada yang menandingi)? Saya kok tidak percaya dan tidak yakin. Dengan demikian, jika tidak ada orang “hebat” saat ini maka tumpuan kekuasaan harus dibagi rata ke banyak orang, yaitu seluruh rakyat Indonesia, baik metode langsung, wakil rakyat atau ahlul halli wal aqdi.

Dengan demikian tidak pada tempatnya jika para anggota HTI membandingkan bahkan mempertentangkan antara “Khilafah” dengan “Demokrasi”, apalagi dengan Theokrasi. Demokrasi hanya bisa diversuskan dengan basilokrasi. Jadi cara membandingkan yang tepat adalah baik mana antara “Khilafah Basilokrasi” vs “Khilafah Demokrasi”?

Ingat, demokrasi itu juga bentuk dari khilafah, dalam artian pengangkatan seorang pemimpin. Dan Indonesia dengan bentuk negara NKRI, dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, kepala negara disebut presiden, dan dengan corak keberagaman Bhineka tungal ika, merupakan sebuah bentuk khilafah. Sekali lagi, Indonesia sudah khilafah. []

2 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!