Khilâfah Dalam Timbangan

2
373

Sangkhalifah.co — Bukan hanya tertolak di Indonesia, khilâfah juga tidak diminati di negara-negara lain. Pasalnya, sistem khilâfah bukan memberikan perbaikan dan kemaslahatan bagi umat, namun justru menimbulkan kekacauan di sana-sini. Para penyeru khilâfah di berbagai negara kerapkali terlibat dalam kudeta kepemimpinan yang sah dan menggunakan label agama guna mengelabuhi targetnya agar tertipu masuk kelompoknya. Khilâfah di Indonesia sendiri ditolak karena ideologi yang dikampanyekan terbukti bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Tidak ada satu negara pun di dunia yang berhasil dikuasai para penyeru khilâfah dan menerapkan sistem usang itu menjadi sistem tata negara. Tidak ada satu bukti pun terkait keberhasilan suatu negara di dunia yang disebabkan tegaknya khilâfah islâmiyah. Kalau pun ia merupakan sistem Islam, harusnya khilâfah diterima di mana-mana. Namun kenyataannya berbalik fakta, khilâfah tidak mampu diterima oleh masyarakat Muslim dunia. Ia ditolak di mana-mana karena telah mencederai tatanan negara dan bangsa. Ia juga sulit tegak di mana pun karena merupakan sistem yang sama sekali tidak cocok dengan konteks negara-negara bangsa di dunia.

Sehubungan dengan amat sulitnya sistem khilâfah yang terus didengungkan kelompok penyeru khilâfah, maka dibutuhkan konsep baru tentang khilâfah dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya, yakni penjagaan syariah. Konseptualisasi ini harus dikembalikan kepada prinsip memelihara syariat sekaligus umatnya dengan mengembalikan kepada tujuan pokok syariat Islam, yaitu jalb al-Masâlih dan dar al-Mafâsid. Maka dalam konteks negara bangsa, maslahat yang umum yang perlu diperhatikan adalah hifz al-Ummah, hifz al-Syarî’ah dan hifz al-Bilâd daripada terjadinya konflik horizontal atau vertikal di tubuh umat jika khilâfah yang merupakan konsep masa lalu dipaksakan ditegakkan.

Baca Juga:

Prinsip utama yang harus tegak dalam suatu negara di masa kini adalah keselamatan syariah, bangsa, sekaligus negara, daripada menyatukan umat untuk mengikuti satu sistem tertentu yang tidak ada bukti keberhasilannya. Lebih-lebih konsep negara merupakan produk ijtihad yang satu ulama dengan ulama lain bisa saling berbeda konsep dan pendapat. Maka tidak heran jika penamaan kepala negara dan teritori wilayah berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tidak ada sistem negara yang baku, bahkan model pemilihan pemimpin empat khalîfah pun berbeda satu dengan lainnya.

Melalui pemaparan di atas, maka khilâfah bukanlah produk ta’abbudi, tetapi ta’aqquli yang di dalamnya ada prinsip penjagaan syariat. Dengan begitu, dalam konteks modern, negara apapun namanya, baik republik, kerajaan, kesultanan maupun keamiran selama syariat tidak dilarang untuk dijalankan oleh penduduk suatu negara maka dapat diwujudkan oleh umat. Karena pada dasarnya pula, peradaban Islam dan tegaknya syariat bukan karena ditegakkannya sistem tertentu, akan tetapi sebab menyesuaikan dengan kondisi yang paling memungkinkan sesuai zamannya dengan tanpa memutus alur perjalanan syariat dalam suatu negara.

Pada konteks keindonesiaan konsep negara republik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) amatlah tepat menjadi sistem negara di era modern dengan tanpa memutus prinsip bersyariah. Konsep negara yang merupakan ijtihad para founding fathers bangsa sebagai sistem kenegaraan ini cocok untuk menggantikan sistem khilâfah sebagai wadah yang dapat menjaga syariat (bahkan syariat semua agama), menjaga bangsa Indonesia dan menjaga negara untuk meretas peradaban dan masa depan bangsa. []

Leave a reply

error: Content is protected !!