Khilafah; Antara Produk Sejarah dan Kewajiban Yang Dipaksakan

0
827

Sangkhalifah.co — Tulisan berjudul “Kewajiban Terlibat dalam Penegakan Khilafah) di Gorontalo Post (01/4/21), tidak saja cacat secara keagamaan, tapi juga bentuk ‘perlawanan’ terhadap negara secara terang-terangan. Penulis Hizbut Tahrir Indonesia memberikan sinyal bahwa aktivis dan tokoh HTI tidak akan patuh pada pemerintahan yang berkuasa. Mengapa? Dalam paradigma HTI, kepatuhan hanya dapat dilakukan kepada pemerintah yang menjadikan khilafah sebagai sistem dan Islam sebagai ideologinya. Sedangkan Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara/ideologi dan demokrasi sebagai sistem merupakan kesesatan nyata bagi kelompok HTI.

Paradigma yang dicetuskan pendiri Hizbut Tahrir (Taqiyuddin Al-Nabhani) tersebut mengakibatkan konsekuensi pada non-Khilafaters masuk dalam kategori telah/masih berbuat dosa besar (ma’siyatun min akbar al-Ma’ashi) sampai terlibat dalam penegakan khilafah islamiyyah bersama kelompoknya. Mengapa? Pengusung sistem khilafah islamiyyah di dunia sangat banyak dan satu sama lain saling menafikan penafsiran di luar kelompoknya. Maka paradigma kebenaran hanya milik kelompoknya merupakan sifat yang melekat pada masing-masing kelompok. Khusus dalam kelompok HT/HTI, selain kelompoknya tidak memiliki kebenaran kecuali menjadikan Taqiyuddin Al-Nabhani, Abdul Qadim Zallum dan Abu Rasytah (pemimpin HT saat ini) sebagai rujukan atau referensi dalam perjuangan menegakkan khilafah islamiyyah.

Cacat Dari Segi Keagamaan

Penulis artikel tersebut menulis bahwa “para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa mendirikan khilafah dan mengangkat khalifah adalah suatu kewajiban” adalah penyesatan dalam ilmu pengetahuan. Hingga kini, tidak ditemukan argumentasi tegas tentang kewajiban sistem khilafah, kecuali pengangkatan khalifah (pemimpin) yang disepakati seluruh umat Muslim tanpa terkecuali. Kewajiban keduanya hanya ditemukan dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir semata.

Salah satu argumentasi yang diulang-ulang para aktivisnya adalah bahwa khilafah merupakan mahkota dari segala kewajiban yang dibebankan kepada kaum Muslim (taj al-Furudh) atau kewajiban paling agung (a’dzam wajibat al-Din). Paradigma HT/HTI itulah yang saya sebut sebagaimana tertuang dalam kitab pendirinya Al-Shakhsiyyah Al-Islamiyyah bahwa yang tidak terlibat berakibat pada gemilang dosa. Dan dalam kitab lain mereka yang berjudul Al-Khilafah, siapa yang menyepelekan mendapat siksa Allah.

Upaya penggiringan narasi dari kelompok HT/HTI dalam menghegemoni dan menakut-nakuti non-HT/HTI atau “appeal to fear”. Tujuannya agar mendapat tambahan simpatik. Lebih dari itu, tepat pada tahun 2010 dalam Majalah Al-Wa’ie (majalah milik HTI) yang berjudul Konferensi yang Menggetarkan Dunia karya seorang juru bicara Hizbut Tahrir Lebanon menegaskan bahwa siapa saja yang memerangi pemikiran yang dikeluarkan HTI, sama artinya memerangi pemikiran Islam.

Maka sub-judul dalam artikel yang tertulis “umat mulia dalam naungan khilafah” itu percikan kecil dari narasi utama yang tertuang dalam kitab mereka, berjudul Hizb Al-Tahrir, dimana mereka membuat jebakan kepada masyarakat dan timbul sebuah opini bahwa apa yang diperjuangkan HT/HTI merupakan pemikiran yang unggul. Masyarakat yang tidak mengerti akan jebakan yang dilempar agar terbius, lebih-lebih jika narasi itu dibalut oleh dalil-dalil agama. Sebab itu pula, narasi akhir dari setiap tulisan aktivis/shabab Hizbut Tahrir adalah “solusinya khilafah” sembari membenci Pancasila, nasionalisme, demokrasi dan apa-apa yang diputuskan oleh pemerintahan Indonesia.

Dalam ajaran Islam, sebenarnya tidak seperti yang digambarkan HT/HTI. Al-Qur’an maupun hadis, tidak ada satupun yang menegaskan secara eksplisit kewajiban menegakkan khilafah. Konstruksi nalar berupa “ajaran Islam tidak boleh ditinggalkan” dan sejenisnya, maka HT/HTI menganggap bahwa khilafah merupakan satu-satunya metode yang absah (Al-Thariqah al-Wahidah). Jelas ini bersebrangan dengan seluruh pendapat ulama Sunni terkenal seperti Imam Al-Ghazali. Ia menegaskan:

“Kajian tentang imamah–termasuk term khilâfah–bukan termasuk hal yang penting. Hal itu juga bukanlah bagian kajian ilmu logika (rasionalitas), tetapi ia termasuk bagian dari Ilmu Fikih. Lebih lanjut, bahwa masalah imâmah dapat berpotensi melahirkan sikap fanatisme. Orang yang menghindar dari menyelami soal imamah lebih selamat dari pada yang mencoba menyelaminya”.

Jelas dan tegas bahwa menghindari dari penegakan khilafah dalam Negara Indonesia pun menjadi keniscayaan. Khilafah ala HTI sebagai sebuah produk sejarah/fikih yang lahir dari proses pemahaman para pendirinya, secara otomatis tidak bisa digunakan selama produk atau konsensus berupa Pancasila masih menjadi dasar negara. Dalil agama yang dipakai untuk menolak Pancasila oleh kelompok HT/HTI hanyalah “akal-akalan” mereka semata.

Cacat Dari Segi Kenegaraan

Itulah mengapa, narasi “kewajiban khalifah (pemimpin)” digunakan sebagai legitimasi dalam “mewajibkan khilafah (sistem)”. Hal ini sebagaimana mereka melegitimasi kepemimpinan empat sahabat Nabi yang dinyatakan HT/HTI sebagai basis pemerintahan Islam. Tentunya ini tidak benar. Pemerintahan Nabi dan pemerintahan empat sahabat sesudah Nabi bukanlah “pemerintahan Islam” melainkan “pemerintahan yang Islami”.

Argumentasi “pemerintahan yang Islami” inilah yang dianut Negara Indonesia. Dimana nilai-nilai dan ajaran agama tidak diperlukan bentuk formulasinya, yang penting substansinya. Sedangkan “pemerintahan Islam” mensyaratkan wadah yang diberi stempel Islam, seperti Negara Islam, Negara Khilafah, Daulah Islamiyyah dan sejenisnya.

Ketika HT/HTI mengatakan bahwa sistem khilafah sebagai “wadah untuk mewujudkan kemasalahatan”, sejatinya makna kemaslahatan yang dimaksud bagi mereka yang terlibat dan berjuang menegakkan khilafah.

Dalam konteks negara, empat pilar Negara Khilafah yang terdapat dalam kitab mereka Masyrû’ Al-Dustûr (Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Khilafah) sangat bertentangan dengan empat pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Inilah salah satu faktor yang membuat HTI tidak mau mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Ada dua hal, yaitu: takut terulang sejarah awal berdirinya Hizbut Tahrir dan ditolak oleh pemerintahan Yordania; jika mendeklarasikan sebagai partai politik, maka harus masuk dalam Anggaran Dasar HTI, Pancasila sebagai asas partai politiknya bukan Khilafah.

Secara kenegaraan, HTI jelas bermasalah. Sebab itulah pemerintah menetapkan sebagai organisasi terlarang. Selain ragam argumentasi yang diajukan pemerintah, sebenarnya jejak-jejak kudeta yang pernah dilakukan HT/HTI haruslah diangkat ke publik guna menjadi pertimbangan masyarakat. Dan Indonesia bukanlah negara pertama yang melarangnya, tapi seluruh dunia tempat mereka membangun komunitas.

Sebab itulah, jangan ragu untuk memutuskan sebuah perkara jika aktivis/shabab HTI masih mempromosikan khilafah. Pemerintah kita harus tegas dalam bersikap. Sebab, lemahnya pemerintahan dan tidak bersikap tegas akan dijadikan wadah bagi HTI dalam menambah simpatik dengan menjadikan agama sebagai bahan “permainan politik” mereka.

Dalil agama-negara kita sudah jelas. “Apabila suatu tujuan telah tersedia tanpa melalui sarana tertentu, maka gugurlah pertimbangan sarana tersebut”. Dalam kerangka dan konsepsi yang digali dari kaidah di atas, khilafah yang merupakan bagian dari Fikih, hanyalah salah satu wasilah. Dan aspek ini bisa tidak digunakan manakala ada wasilah yang sudah disepakati bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Pancasila.

Islam sejatinya lepas dan terbebas dari klaim-klaim khilafah seperti yang didengungkan kelompok HT/HTI. Dan khilafah bukan garis utama yang harus ditempuh umat Islam dalam mengaplikasikan syariat Islam. Khilafah dan syariat berbeda dan khilafah hanyalah produk sejarah bukan produk Nabi maupun kewajiban syariat Islam. [Bersambung]

Leave a reply

error: Content is protected !!