Khilafah: Antara Legitimasi dan Fakta (2)

3
518

Oleh: Makmun Rasyid

Dalam buku ini, SR menyoroti 15 topik seputar keislaman. Dibuka dengan pembahasan taharâh (soal bersuci) dan ditutup dengan khilâfah. Beliau menghabiskan 14 halaman dalam membahas khilâfah ini. SR mendefinisikan al-Khilâfah dengan “suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam” dan “kepala negaranya dinamakan khalifah”.

Kata “menurut” yang menyertai sebuah definisi berasal dari kata dasar “turut”. Sebuah homonim sebab ejaan dan pelafalannya sama, tapi maknanya bisa beda. Sebagai kata kerja atau kelas verba, ia memiliki varian makna. Misalnya, “apa jadinya kalau ia tidak menurut kepada ajaran orang tuanya”. Disini makna “menurut” adalah “patuh kepada”. Atau bisa juga, “anak-anak disuruh menggambar menurut contoh yang ada di papan tulis”. Disini pengertian “menurut” adalah “meniru atau meneladan”.

Maka penafsiran terhadap definisi khilâfah SR itu adalah menerapkan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama Islam. Jika kita memaksudkan kata menurut dengan “ikut”, maka tidak akan diketemukan konsep bakunya. Qur’an hanya menyajikan seperangkat nilai dalam soal politik dan ketatanegaraan. Untuk kasus politik pun tidak ditemukan konsep bakunya. Pembahasan tentang politik dalam Qur’an, selalu bersumber dari definisi “segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan lainnya)” atau “kebijakan dan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani sebuah masalah”. Kemudian barulah berpindah ke akar kata “hukm”, yang melahirkan kata “hikmah” (kendali). Maka para ulama kerap menyelaraskan pengertian “hikmah” dengan makna kata sasa-yasusu-sais-siyasat, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali dan cara pengendalian.

Penafsiran kata “menurut” di atas menjadi selaras dengan maksud SR. Dimana dalam 14 halaman itu, ia tidak mengiringi kata khilâfah dengan islâmiyyah. Mengapa? kata khilâfah dalam pengertian SR adalah “pemerintah” (maksudnya, pemerintahan). Sebab ini pula, SR mewajibkan adanya khalifah (pemimpin). Setiap pemerintahan memerlukan pemimpin. Untuk apa? SR menulis, “tidak mungkin dapat menyempurnakan kewajiban—misalnya, membela agama, menjaga keamanan, dan sebagainya—selain dengan adanya khilâfah (pemerintah).”

Dalam pengertian khilâfah adalah “pemerintah” ini, SR menempatkan kata khilâfah sesuai konteks utamanya, sebagaimana umumnya ulama Sunni berpendapat. Kemurnian dalam mengartikan itulah, SR menjadikan dalil Qs. Al-Nûr [24]: 55 sebagai penguat argumentasinya. Hal ini perkuat dengan sub-judul “Dasar-Dasar Khilafah”. Menurut SR, yang diwariskan empat sahabat Nabi adalah kejujuran, keikhlasan dan bertanggung jawab; keadilan; mengesakan Tuhan; taat kepada Ulil Amri. Yang semuanya itu telah terangkum dalam sila-sila Pancasila. Bahkan sila pertama pun menempatkan posisi ketauhidan sebagai inspirasi sila-sila berikutnya.

Kesesuaian antara pengertian khilâfah dengan konteks keindonesiaan, kita bisa ditemukan dari ucapan SR, “al-Khilâfah dapat ditegakkan dengan perjuangan umat Islam yang teratur menurut keadaan dan tempat masing-masing umat, baik berbentuk nasional untuk Sebagian kaum Muslim yang merupakan suatu bangsa yang memperjuangkan suatu negara yang telah mereka tentukan batas-batasnya.” Pernyataan ini memiliki konsekuensi adanya “berbilang pemimpin”, yang disebabkan adanya batas-batas negara. Dan SR mentolerirnya.

Baca Juga:

Kesadaran ini membuat SR beranggapan bahwa “antara negara-negara Islam tadi tidak boleh saling bermusuhan, tetapi wajib saling membantu satu sama lain”. Kesimpulan SR berasal dari jawabannya, yang dinukil dari Qadi Abu Bakar—yang kita kenal dengan gelar Ibnu al-Arabi al-Andalusi—dalam Ahkâmu al-Qur’ân saat membahas Qs. Al-Nisâ’ [4]: 59. Dan SR menganggap sah adanya wakil-wakil di negara yang berbeda-beda dan harus ditaati oleh kaum Muslim.

Sebagai pertanyaan di awal-awal, lantas apakah beda maksud khilâfah antara SR dan HTI? Sangat berbeda. Dalam paradigma SR, khilâfah yang diartikan pemerintahan itu bisa berbentuk apa saja. Prinsipnya, hukum yang dilahirkan berasaskan kemaslahatan, atau yang kita kenal dengan Maqâsidh al-Syarî’ah-nya. Sedangkan khilâfah dalam perspektif HTI adalah menyatukan seluruh negara-negara, menghilangkan sekat-sekat kenegaraan, menjadikan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi, dan yang tidak berjuang menyuarakan khilâfah termasuk dosa besar sebagaimana pendapat Taqiyuddin al-Nabhani dalam kitabnya al-Syakhsiyyah al-Islâmiyyah.

Dalam kitab-kitab Fikih selalu ditegaskan bahwa mengangkat seorang khalifah (pemimpin) pun selalu dikaitkan dengan adanya kemampuan kaum Muslimin untuk melakukannya. Ketika kaum Muslimin tidak mampu, maka mengangkat satu khalifah untuk seluruh dunia menjadi gugur. Hal ini berlandaskan pendapat Imam Haramain dalam Giyâts al-Umam fî al-Tiyâtsi al-Dzulmi, “mengangkat seorang imam adalah wajib ketika mampu melakukannya”. Di saat negara telah ada teritorial, maka kewajiban yang ada hanyalah mengangkat khalifah di masing-masing negara dengan tetap berpegang pada ajaran agama-agama yang ada.

Dengan demikian, konsep-gagasan-ijtihad khilâfah ala HTI, yang mereka sebut sebagai syariat dan kewajiban utama dalam Islam adalah pernyataan yang mengada-ngada. Jika dilihat dari “tinjauan hukum dari pengambilannya” menurut SR, maka khilâfah yang dibawa Hizbut Tahrir (Indonesia) masuk ke kelompok yang keempat, dimana hukumnya tidak ada nash-nya, baik secara pasti maupun dugaan. Lebih jauh lagi, tidak adanya kesepakatan atau konsensus di antara ulama-ulama mu’tabarah (non-HTI).

Doktrin-doktrin HTI yang menjual narasi “tidak ada syariat kecuali adanya khilâfah” atau “tidak ada Islam jika ada khilâfah” adalah kesalahan mendasar dalam menyimpulkan pelajaran-pelajaran khilâfah dalam kitab-kitab Fikih, utamanya kesimpulan HTI terhadap buku SR. []

3 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!