Khilâfah: Antara Legitimasi dan Fakta (1)

5
750

Oleh: Makmun Rasyid

Soal cocoklogi, HTI jagonya. Satu persatu kitab ulama-ulama Sunni dicari-cari bahasan khilâfah­-nya. Ketika tidak menemukan dalil yang jelas dan terang, maka yang dicari kewajiban mendirikan khalîfah (penguasa atau pemimpin). Penyeru HTI selalu berusaha memainkan kata-kata ditataran etimologi, sementara kelompok moderat kerap berbicara subtansi dan maqâsidh al-Syarîah sebuah hukum atau konsekuensi dari sebuah ijtihad dari seorang ulama. Khususnya, memikirkan kontekstualisasinya di Indonesia. Disinilah bedanya HTI dan kelompok moderat di Indonesia.

Bagi HTI, tak ada kompromi dalam menegakkan seluruh ajaran Islam. Ibarat seseorang yang mabuk, dia tidak lagi mementingkan kondisi pribadinya dan juga alam sekitarnya. Sebab itulah, seluruh hasil ijtihad Taqiyuddin al-Nabhani pun diserukan tanpa konteks yang mengitarinya. Zaman Ketika Taqiyuddin al-Nabhani mengkonsepkan khilâfah pasti berbeda dengan kondisi saat ini. Bagi HTI, semua hasil ijtihad Taqiyuddin al-Nabhani dianggap relevan. Benarkah? Tentunya tidak—bagi mereka yang sadar.

Salah satu buku Fikih yang menjadi sasaran legitimasi aktivis HTI adalah karya penulis asal Indonesia, H. Sulaiman Rasjid (selanjutnya disebut SR), yang berjudul “Fiqih Islam”. Saya memiliki buku ini cetakan yang ke 65 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014). Sebelum masuk ke halaman kajiannya, kita disuguhkan firman-Nya, “apa yang diperintahkan Rasul kepadamu, kerjakanlah; apa yang dilarangnya, hentikanlah” (Qs. Al-Hasyr [59]: 7). Ini penting untuk menjadi pengikat tulisan ini. Firman-Nya tersebut memunculkan pertanyaan sederhana. Apakah Nabi Muhammad memerintahkan untuk menegakkan khilâfah?

Kita akan jawab dari perspektif buku ini dan referensi—buku yang dirujuk SR—pendukung lainnya. Kekuatan buku ini adalah penyajiannya yang renyah. Kekurangannya, buku ini akan mudah dijadikan legitimasi kelompok transnasional, seperti HTI—juga simpatisan ISIS, yang kerap cocoklogi.

Baca Juga:

Dalam pendahuluan, SR menjelaskan “tinjauan hukum dari pengambilannya”. Pertama, hukum yang diambil dari nash yang tegas. Kedua, hukum yang diambil dari nash yang tidak yakin maksudnya terhadap hukum-hukum itu. Maksudnya disini, terbukanya bagi mujtahid untuk berijtihad. Ketiga, hukum yang tidak ada nashnya, baik secara pasti maupun dugaan. Tapi suatu waktu, telah terjadi kesepakatan di antara ulama atas sebuah hukum. Dan keempat, hukum yang tidak ada nashnya, baik secara pasti maupun dugaan, dan juga tidak ada kesepakatan atau konsensus di antara ulama-ulama. Topik khilâfah masuk ke mana? Tunggu dulu. Kita ikuti nalar SR agar tidak disalahgunakan.

Ketika Nabi Muhammad masih ada, segala sesuatunya dipimpin olehnya. Segala permasalahan ia putuskan dan setiap keputusannya, pasti di bawah bimbingan-Nya. Sahabat-sahabat Nabi tidak kewalahan. Tatkala wahyu turun, Nabi langsung menjelaskan kepada orang-orang. Bahkan kata SR, Nabi pernah menanti turunnya wahyu terlebih dahulu sebelum memberikan kepastian. Wahyu dari-Nya, bisa berupa jawaban atas persoalan di masyarakat atau firman-Nya yang masih perlu diteliti, dan lain sebagainya. Sebab itulah, Nabi menerima wahyu dengan kurun waktu 23 tahun lamanya.

Saat Nabi wafat. Para sahabatnya, satu persatu menggantikan Nabi dalam memimpin rakyat dan negara; memajukan agama dan memutuskan segala sesuatu dengan adil lagi bijaksana. Tapi para sahabat berbeda dengan Nabi. Mereka tidak menerima wahyu. Dan spesialisasi satu dengan lainnya, berbeda. Maka setiap ada persoalan, mereka segera saling tukar pikiran, yang terlebih dahulu dicarikan jawabannya dalam Qur’an dan hadis.

Sampai tersiarlah agama Islam dengan segala kesedihan yang menyertainya. Para ulama dan cerdik pandai (istilah yang digunakan SR) menyebar ke seantero dunia. Mereka mendapatkan adat, pergaulan, peraturan dan peristiwa-peristiwa baru. Dalam menghadapi di daerah baru, mereka berprinsip: “segala sesuatu yang baik atau maslahat dijadikan syariat (hukum itu dipertahankan, pen) dan sesuatu yang buruk atau merusak dibuang dan dilarang mendekatinya. Sesuatu yang hanya perlu diperbaiki, ditambah atau dikurangi, diperbaikinya. Sehingga menjadi baik dan berfaidah untuk manusia. Sesudah diperbaiki, dijadikan sebagai syariat.” Pertanyaannya, apakah Indonesia perlu dirubah ke al-Daulah al-Islâmiyah (Negara Islam) dengan sistem khilâfah ala Taqiyuddin al-Nabhani? Apakah semua yang ada di Indonesia buruk, sampai-sampai dibuat kegentingan yang memaksa untuk merubah haluannya? Dua pertanyaan itu bisa menjadi renungan sederhana. Saya yakin, Anda bisa menjawabnya dengan prinsip yang diajukan SR tersebut.

Legitimasi kaum cerdik pandai atas peraturan-peraturan dan undang-undang yang senapas dengan Islam itu, menurut SR perlu dipertahankan. Tapi di sisi lain, SR menolak pandangan bahwa adanya keterlibatan manusia dalam membuat hukum dalam Islam. Ia mengatakan, “tidaklah sekali-kali mereka mengambil hukum dan undang-undang yang bukan Islam atau undang-undang yang semata-mata hanya buatan manusia”. Pendapat ini tentunya bertolak belakang dengan prinsipnya sendiri: “memperbaiki kemudian melegitimasinya dengan Islam”. Sebab, hasil ijtihad para fuqahâ dalam menghasilkan sebuah hukum, disamping mengkaitkan dan menyandarkan kepada sumber primer (Qur’an-Sunnah), juga melihat keadaan sekitarnya (sosio-politik), kemaslahatan, kemanfaatan dan kebaikannya. Gabungan itulah merupakan tafsiran atas keniscayaan adanya keterlibatan manusia dalam membuat hukum, walaupun disandarkan pada hukum Allah yang murni. Dilihat dari aspek ini, maka produk ini masuk kategori “tinjauan hukum dari pengambilannya” pada poin kedua dan ketiga. [Bersambung]

5 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!