Kewajiban Taat Kepada Pemerintah di Masa Wabah

0
155

Sangkhalifah.co — Sebagai sebuah negara, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden guna menjadi pimpinan tertinggi di dalam menentukan kebijakan. Termasuk dalam konteks ini adalah kebijakan-kebijakan di tengah wabah virus yang masih menjadi tantangan kita bersama. Pemerintah baik pusat maupun daerah merancang berbagai kebijakan guna memutus mata rantai penularan, seperti social distancing, pishycal distancing, dan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak.

Dalam agama Islam, hukum mengikuti pemerintah adalah wajib. Dalam salah satu ayat Al-Qur’an Allah berfirman:

یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَطِیعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِیعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِی ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِی شَیۡءࣲ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۚ ذَ ٰ⁠لِكَ خَیۡرࣱ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِیلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. al-Nisa’ [4]: 59).

Imam Al-Mawardi dalam Tafsir Al-Mâwardi menyebutkan bahwa makna kata “ulil amri” satu sama lain antar ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan ahli fikih, ahli ilmu, dan lain sebagainya. Namun setidaknya dari salah satunya adalah bermakna umarâ’, yaitu para pemimpin; pemimpin yang mengatur tatanan kehidupan dunia. Dalam konteks ini, maka presiden adalah tergolong sebagai umarâ, karena merupakan pemimpin yang mengurusi persoalan dunia umat manusia.

Penggunaan fi’îl ‘amr (kalimat perintah) dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban. Dalam kaidah Ushul Fikih dikatakan “amr (perintah) pada dasarnya menunjukkan makna wajib, kecuali adanya qarînah (petunjuk) yang menjadikannya tidak bermakna wajib”.

Abu Ja’far At-Thabari dalam Tafsir At-Thabarî menjelaskan bahwa taat kepada pemimpin selama memberikan kemaslahatn bagi yang dipimpinnya adalah wajib. Mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Al Mutsannî, At-Thabari juga menyatakan bahwa umat Islam harus mentaati kebijakan pemimpin di negaranya, baik mereka suka atau tidak (kepada kebijakannya itu), selama apa yang diperintah bukanlah kemaksiatan.

Baca Juga:

Penafsiran At-Athabari atas ayat tersebut memberikan pesan yang sangat kuat bahwa taat kepada pemimpin harus melampaui batas-batas kepentingan ego masing-masing individu; baik ego politik ataupun keagamaan. Kebijakan pemimpin dalam suatu negara wajib diikuti oleh siapa pun, meski berbeda cara pandang atau pilihan politiknya, selagi bentuk perintah atau kebijakannya tidak melanggar syariat dan tidak memberikan kemaslahatan apapun.

Dalam kesempatan yang lain Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa taat kepada pemimpin merupakan suatu kewajiban meskipun pemimpinnya adalah seorang budak hitam. Dimana taat kepada pemerintah tidak boleh ada unsur suka atau tidak dalam persoalan fisik pemimpinnya. Ketaatan kepada kebijakannya mutlak dijalankan walaupun pemimpin memiliki kekurangan dalan fisiknya.

Mufasir Imam Assa’di juga menegaskan akan kewajiban taat kepada seorang pemimpin dalam bentuk apapun pemimpin itu, baik presiden, raja atau mufti. Menurutnya, diwajibkannya taat kepada pemimpin karena akan dapat menjaga persoalan dunia dan keagamaan umat. Meski begitu, lanjut Assa’di, batas ketaatan itu selagi pemimpin tidak memerintahkan kepada kemaksiatan yang sampai melanggar aturan syariat. Hal ini ditunjukkan dengan redaksi kata ulil amri pada ayat di atas yang ketaatannya disandarkan kepada ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya.

Sementara itu M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah juga memberikan ulasan atas ayat di atas. Quraish Shihab menegaskan pernyataan-pernyataan mufasir sebelumnya bahwa taat kepada pemimpin tetap harus dalam koridor agama, yakni selagi pemimpin tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ini sejalan dengan ungkapan masyhur para ulama, lâ thâ’at lî makhlûkin fî ma’shiyat al-Khâliq. Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khâliq (Allah).

Bilamana kita merenungi penjelasan para ulama tafsir Al-Qur’an di atas, taat kepada pemerintah dalam konteks adanya wabah adalah wajib. Mengapa wajib? karena tata aturan dan kebijakan yang dibuat tidak lain untuk kemaslahatan dan keselamatan umat, bahkan agama. Para tenaga medis telah memberikan penjelasan dengan cukup gamblang bahwa virus Corona sangat jelas akan mudah menular manakala manusia berkerumun. MUI juga mengeluarkan fatwa yang esensinya termasuk kerumunan adalah saat salat berjamaah dan salat Jum’at. Apa yang ditegaskan para medis atau ulama tidak lain untuk memutus mata rantai penyakit dan demi keselamatan manusia.

Taat dan ikuti aturan pemerintah di masa wabah adalah kewajiban, bukan hanya kewajiban sebagai warga negara tetapi juga sebagai pemeluk agama. Sebab, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, tidak sedikit pun ada unsur menjerumuskan kepada kemaksiatan, apalagi melanggar syariat Islam. Ketentuan untuk menjaga jarak, tidak dulu salat berjamaah di masjid dan berkerumun di tempat-tempat yang lain tidak dalam rangka untuk menjaga keselamatan jiwa umat, sebagaimana itu juga merupakan perintah agama (hifz al-Nafs). Agama memberikan ketentuan bahwa mengikuti anjuran dan aturan pemerintah di masa wabah harus menghilangkan ego pilihan politik dan ego-ego lainnya. []

Leave a reply

error: Content is protected !!