Karakter Nabi Muhammad sebagai Pemimpin yang Demokratis

0
99

Sangkhalifah.co — Sebagian kelompok kecil yang mencita-citakan berdirinya negara Islam seperti eks HTI, eks FPI, dan simpatisan ISIS terus mengkampanyekan klaim buta bahwa demokrasi merupakan sistem kufur yang tidak boleh diikuti dan diyakini oleh orang Islam. Kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok ekstrimis ini meyakini bahwa percaya pada demokrasi sama saja dengan meyakini taghut yang konsekuensinya dilabeli sebagai kafir karena telah menentang ketentuan syariat Islam. Tak hanya demokrasi, ideologi negara yang menjadi komponen demokrasi seperti Pancasila dan UUD 1945 pun dimasukan mereka sebagai produk sistem kufur.

Klaim-klaim di atas betapapun tidak benar dalam kacamata Islam. Karena Islam merupakan agama yang toleran. Memandang sesuatu bukan berhenti pada simbolnya belaka, tetapi juga melihat esensi dan nilainya. Demokrasi ialah sebuah bentuk pemerintahan di mana semua warganya berhak menentukan terhadap apa yang akan merubah masa hidup mereka. Demokrasi sendiri berasal dari Yunani Kuno yang sudah dipraktikan sejak abad ke IV hingga VI SM. Kelompok ekstrim menganggap bahwa dalam demokrasi seseorang mengesampingkan Allah dan mengedepankan hukum serta ketentuan manusia.

Pada faktanya, jika demokrasi adalah sebuah sistem dalam tata negara yang pada intinya masyarakat boleh bebas menentukan apa yang terbaik untuk hidupnya di masa yang akan datang, sesungguhnya Islam pun memilki ajaran model demikian. Allah SWT melalui firman-Nya menegaskan agar hamba-hamba-Nya selalu mengedepankan musyawarah atas problem yang sedang dijalani dan untuk masa depan (QS. Syura Ayat 39). Melalui jalan demokrasi, yang pada esensinya adalah musyawarah, umat Islam bisa lebih baik dalam menentukan masa hidupnya. Allah kembali menegaskan agar kita melakukan musyawarah setiap kali akan menjalani sesuatu untuk masa depan suatu kelompok.

Nabi Muhammad sendiri merupakan pribadi pemimlin yang demokratis. Sebagaimana disebut dalam kitab Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad adalah Nabi dan bahkan orang Arab yang pemberani dalam hal menyetarakan semua umat di Jazira Arab. Negeri yang sebelumnya dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa paternalistik, ego kesukuan dan non-egaliterian, kedatangan Nabi menghapus semuanya. Nabi datang mempraktikkan esensi demokrasi, bahwa semua warga Arab berhak mendapatkan keadilan dan kebebasan dalam hal-hal yang positif seperti kemerdekaan diri dan kelompoknya. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat Ayat 13, tidak ada nilai lebih dari seseorang, kecuali hanya karena ketakwaannya.

Sikap demokratis Nabi Muhammad juga nampak dalam perjanjian Aqibah I dan II. Nabi Muhammad ketika diminta oleh suku-suku Arab untuk menjadi pemimpin sipil (non agama), beliau memberi pernyataan bahwa kedudukan orang-orang yang setia terhadap dirinya adalah pondasi utama menentukan seorang pemimpin. Itu artinya bahwa, sebuah kekuasaan perlu berasal dari rakyat, untuk rakyat dan demi rakyat. Kekuasaan tidak boleh dipaksakan tanpa ada keinginan dari rakyat. Apalagi dengan membawa baju agama untuk melegitimasi kekuasaan yang didasari bukan karena keinginan rakyat. Menjual ayat Al-Qur’an demi memuluskan keinginan menajdi pemimpin, dengan bersamaan menolak suara rakyat.

Tidak hanya itu, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan beliau menjadi pemimpin di sana, beliau tidak memandikan Al-Qur’an sebagai konstitusi negara. Beliau memilih menjadikan Piagam Madinah yang merupakan hasil musyawarah antara diri beliau, orang Islam, orang Yahudi, dan umat lainnya, sebagai perundang-undangan suatu negara. Nabi sadar bahwa hanya dengan konstitusi hasil musyawarah (baca: demokrasi) ini yang akan menghantar Madinah menjadi sebuah bangsa yang besar, yang berhasil meraih cita-cita sebagai bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Nabi pun menjadikan konsep kebangsaan (keumatan), sebagai identitas warga Madinah, bukan Muslim atau Umat Islam saja.

Karakter Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang demokratis juga nampak dalam peristiwa perang Badar. Ketika Nabi Muhammad dipinta menentukan strategi perang melawan orang Kafir, maka Nabi Muhammad memberi kesempatan kepada para sahabatnya untuk memberikan masukan tentang sistem dan strategi perang yang cocok dalam peperangan itu. Nabi tidak memaksakan sahabat-sahabatnya menggunakan sistem tertentu. Nabi mengedepankan sikap demokratis, musyawarah, sehingga menghasilkan keputusan yang diikuti oleh semua orang. Oleh sebab demikian, demokrasi bukan sama sekali merupakan sistem kufur. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang secara praktiknya sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh Nabi Muhammad SAW. Jika tidak meneladani Nabi Muhammad, kepada siapa sesungguhnya kita mengambil teladan. [Eep]

Leave a reply

error: Content is protected !!