Kampung Tangguh dan Desa Pancasila di Gorontalo

3
525

Sangkhalifah.co ― Suatu hari, beberapa sahabat mengajak diskusi seputar “Kampung Tangguh”. TNI-Polri terus bergandengan tangan mewujudkan ketahanan dari hulu sampai hilir. Sebuah program inovasi dalam rangka ‘melawan’ Covid-19. Namun program ini masih berkutat di wilayah “tangguh ekonomi” dan “tangguh kesehatan”, yang itu masih tatanan kesejahteraan sandang-pangan. Padahal keduanya harus ditopang oleh program “tangguh ideologi”. Wilayah-wilayah yang masif menjalankan program “kampung tangguh” terus melakukan kolaborasi lintas institusi. Titik yang menjadi prioritas adalah desa yang angka penyebaran Covid-19 paling tinggi. Dimana pada wilayah terendah melibatkan tiga unsur penting yaitu Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa itu sendiri. Di tingkat kecamatan melibatkan Koramil dan Polsek, sedangkan kabupaten/kota melibatkan Kodim dan Polres serta Bupati atau Wali Kota.

Sistem “kampung tangguh” yang dipakai saat ini menggunakan sistem “pentahelix”. Sebuah gabungan dari beragam unsur dan elemen, seperti pemerintah, civil society, akademisi dan intelektual, pengusaha dan unsur media sebagai tempat sosialisasi yang dapat diakses lintas generasi dan sektor. Namun, program yang telah dijalankan masih banyak yang belum menyentuh disisi ideologi, termasuk di Provinsi Gorontalo. Sebuah provinsi yang kerap menjadi tempat persinggahan kaum radikalis-teroris sebelum berpindah ke wilayah Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tengah.

Gubernur Provinsi Gorontalo, Rusli Habibie mengatakan bahwa paham radikalisme dan paham yang ingin menggantikan dasar negara Pancasila telah masuk ke jantung Aparatur Sipil Negara (Hulondalo.id, 6/1/2020). Walaupun Gubernur Rusli berkata tegas terhadap mereka yang menikmati SDA hasil olahan pemerintah tapi ‘mengerutu’ dan ‘memberontak’ secara diam-diam, namun upaya ketegasan itu belum tampak dan mewujud menjadi aksi nyata. Paham radikal dan kelompok yang kerap menyesatkan dan membid’ahkan, sebenarnya tidak saja ada di Aparatur Sipil Negara, melainkan di titik-titik strategis. Hingga saya pernah bersikeras terhadap gerakan “Polisi Cinta Sunnah” yang ada di Gorontalo dan wilayah lainnya.

Pernyataan Gubernur “kita bekerja aman, beribadah aman dan bersilaturahmi aman” dan “…jika ada indikasi berbahaya harus segera ditindaklanjuti” harus menjadi aksi yang kongkrit sebelum masa baktinya sebagai gubernur berakhir. Dua faktor berupa letak geografis Provinsi Gorontalo yang diapit oleh Poso (Sulawesi Tengah) dan dekat dengan Filipina, dan media sosial yang berkembang di Gorontalo kian masif jangan dianggap sepele. Misalnya saja, salah satu akun Facebook yang bernama “Portal Gorontalo” telah diikuti oleh 801,3 ribuan anggota, sedangkan jumlah penduduk di Gorontalo 1,202.631 juta (BPS Provinsi Gorontalo, 2019). Dan portal ini pun kerap digunakan oleh kelompok transnasional sebagai wadah penyebaran paham-paham anti-Pancasila dan anti-pemerintah. Jika segala embrionya dianggap sepele dan masih beranggapan bahwa “jika belum terjadi… biarkanlah”, maka falsafah “Adat Bersendikan Syara’ dan Syara’ Bersendikan Kitabullah” lambat lain akan tercoreng kesakralan dan ‘kesaktian’-nya. Upaya-upaya dan langkah preventif harus segera dilaksanakan melalui “kampung tangguh ideologi”.

Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduart Wolok mencoba menginisiasi langkah-langkah preventif itu, yang dimulai dari tingkat bawah. Selain menyamakan persepsi dengan gerakan “kampung tangguh” sebagaimana yang diinstruksikan oleh Kapolri Jenderal Idham Azis kepada seluruh wilayah, UNG membentuk tim kerja dalam melakukan penguatan ideologi di pedesaan. Salah satu yang menjadi pilot project adalah Desa Banuroja yang telah dicanangkan menjadi Desa Pancasila pada Kamis, 16 Januari 2019. Kemudian Eduart Wolok meneruskan diskusi dirinya dengan Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga dengan mempresentasikan materinya dihadapan Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada bulan Maret 2020 tentang penguatan keagamaan dan kenegaraan di kampus, salah satu contohnya adalah Desa Banuroaja. Acara itu diikuti oleh beberapa rektor kampus yang tergabung di LPTK.

Kerjasama UNG dan BPIP pun mulai terjalin dengan baik dan mengembangkannya dengan langkah berikutnya. UNG pun membuka kerjasama dengan Kementerian Desa PDTT. Dan pada tanggal 19/9/2020, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar melakukan peresmian sekaligus peluncuran “Desa Damai” atau istilah yang digunakan “FORPEACE” (Forum Pemuka Masyarakat Cinta Damai”. FORPEACE ini dikeluarkan oleh Kemendes PDTT dengan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Dalam pelaksanaannya, melibatkan tokoh masyarakat setempat dan pemuka agama di perdesaan. Menteri Desa mengatakan, “kita akan bawa desa Banuroja ini ke desa-desa lain se-Indonesia. Karena satu model penyelesaian pembangunan yang paling mudah dan paling murah adalah replikasi, akan saya tunjukkan ke desa-desa di Indonesia, di Gorontalo ada desa yang seperti ini rukunnya, seperti ini kompaknya, untuk ditiru desa-desa lain.”

Desa Banuroja ini, menurut Rektor UNG, tidak lagi berkutat di wilayah teori dan perdebatan akademik, melainkan nilai-nilai Pancasila telah terejawantahkan dengan baik. Dalam salah satu artikelnya berjudul “Desa Banuroja: Pancasila Tak Hanya Diucapkan Tapi Juga Dipraktikkan” dikatakan bahwa “Di Banuroja, Pancasila tidak saja diucapkan dalam setiap helatan akbar, namun juga dipraktikkan. Pancasila menjadi semacam “aksi yang hidup” (living action) yang terus menerus diproduksi di dalam kehidupan masyarakat.”

Tapi itu bukanlah akhir segala sesuatnya. Program “kampung tangguh” harus termuat di dalamnya “tangguh ideologi” yang cara pelaksanannya disesuaikan dengan kultur dan budaya setempat. Keragaman dan pluralitas di sebuah desa dan wilayah memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan problematika yang ada. Walaupun disatu sisi, embrio intoleransi cukup tinggi sebagaimana teori yang pernah dikemukakan oleh Harvey Whitehouse. Maka konsep “tangguh ideologi” sebagai program penting dalam “kampung tangguh” harus menentukan indikator dan parameter sesuai wilayah setempat.

Kita harus bergandengan tangan dalam mendukung langkah-langkah pemerintah dan Universitas Negeri Gorontalo, yang di tahun 2019-2020 menjadi kampus progresif dalam memanfaatkan SDM-nya. Gorontalo harus dijaga dari segala marabahaya dan para perongrong yang telah jelas afiliasinya dan cantolan gerakannya. Kita tidak boleh lagi berdiam diri membiarkan kelompok radikal-teroris, namun juga tidak boleh menyalahkan tanpa memberikan solusinya. []

3 comments

  1. Komitmen Perdamaian dan Perwujudan Desa Pancasila - sangkhalifah 7 Oktober, 2020 at 16:08 Balas

    […] Serangkaian acara telah dipikirkan jangkauannya serta administrasinya. Dengan menjadikan Desa Banuroja ketimbang mengikuti perspektif Basri Amin tentang sebuah desa yang tidak butuh “juru bicara” disebabkan cantolan dan menjadikan pilot project tidak memenuhi indikator dan parameter sebagaimana yang mewujud pada Desa Banuroja. Desa Banuroja tidak sekedar membincangkan relasi gender dan sandang-pangan yang terkecukupan. Disini Basri Amin tidak ‘melek’ isu nasional dan upaya pemerintah dalam menanggulangi ragam masalah, baik dihulu maupun hilir. Justru sebaliknya, fasilitator dan tim perumus telah mengisi ruang kosong yang tak terbersitkan oleh para pemangku kebijakan, misalnya akan kebutuhan “tangguh ideologi”. […]

Leave a reply

error: Content is protected !!