Jihad Pesantren Kontemporer Itu Meredakan Radikalisme di Media Sosial

2
226

Sangkhalifah.co — Meski saat ini bangsa ini tengah menghadapi pandemi Covid-19, tidak bisa dimungkiri juga bahwa saat ini bangsa ini masih belum benar-benar imun dari virus radikalisme. Bahkan, dengan memanfaatkan situasi kelengahan kesibukan berbagai elemen bangsa menghadapi pandemi Covid-19, kalangan radikal justru semakin genjar mengampanyekan ideologi-ideologi radikal mereka.

Melihat realitas ini, tentu kita tidak boleh sampai lengah. Pemerintah sebagai pemegang kuasa atas negara ini, harus bertanggungjawab penuh untuk memastikan negara ini aman dari bahaya radikalisme. Dalam mengemban tanggungjawab besar ini, tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Pemerintah bisa, bahkan harus, menjadikan pesantren sebagai mitra stretegis dalam rangka menggelar karpet merah menuju Indonesia tanpa radikalisme. Mengapa demikian?

Sebab, yang paling potensial ditinggali oleh virus radikalisme Islam adalah pengingkaran terhadap ajaran integrasi Islam dan kebangsaan. Memutus mata rantai virus radikalisme ini tentu harus dilakukan dengan terlebih dahulu memusnahkan inang-inang ini. Obat yang bisa membuat inang-inang tersebut mati perlahan adalah pesantren, karena pesantren adalah penjaga gawang utama dari ajaran integrasi Islam dan kebangsaan di Indonesia.

Sejarah mencatat, sejak masa sebelum kemerdekaan hingga saat ini, pesantren selalu memegang teguh prinsip-prinsip Islam kebangsaan. Nun silam, sewaktu kerajaan-kerajaan di nusantara kekuatannya telah melemah akibat penjajah Belanda, kalangan Islam pesantrenlah yang mengisi kekosongan dengan melakukan perlawanan-perlawanan terhadap penjajah Belanda. Beberapa tokoh pesantren yang bisa disebut, seperti, Syaikh Abdul Samad al Palembangi, Syaikh Yusuf al-Makasari, Pangeran Diponegoro (santri dan pengikut tarekat Qadiriyah dan Syatariyah), serta perlawanan tarekat (seringnya dikenal sebagai pemberontakan petani, tetapi inisiator, jejaring, dan basis ideologi perlawanan ini adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah) di Banten 1888, dll. Perlawanan kalangan pesantren tersebut dilakukan tidak lain karena mereka semua memegang teguh prinsip Islam-kebangsaan.

Berikutnya, memasuki tahun 1930-an, ketika konsep nasionalisme sudah mulai dirintis dan dikampanyekan di bumi nusantara, kalangan pesantren kembali meneguhkan pentingnya integrasi Islam dan kebangsaan dalam rangka menyemai kemerdekaan. Melalui organisasi orang-orang pesantren, Nahdlatul Ulama, mereka membuat keputusan penting tidak akan mendirikan negara Islam yang disampaikan dalam Muktamar NU ke-9 pada tahun 1935 di Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Peran pesantren dalam menegaskan pentingnya Islam kebangsaan ini mendapatkan momentumnya ketika terjadi agresi militer Belanda I. Waktu itu KH. Hasyim Asyari menjadi tokoh penting pesantren yang mengeluarkan Resolusi Jihad, yang saat ini diperingati sebagai hari santri, setiap tanggal 22 Oktober. Dalam resolusi itu beliau menegaskan bahwa perjuangan melawan kolonial Belanda adalah sebentuk jihad fi sabilillah. Selain itu, beliau juga bergerak dengan membentuk tentara hisbullah yang relawan-relawannya kebanyakan berasal dari kalangan pesantren. Para tentara hisbullah inilah yang menjadi garda terdepan dalam melawan agresi militer Belanda yang pertama di Surabaya.
Peran historis pesantren dalam menjaga Islam dan kebangsaan ini terus dipelihara hingga saat ini oleh kalangan pesantren. Bahkan, barangkali hanya kalangan pesantren, kolompok Islam Indonesia yang saat ini amat lantang menyuarakan NKRI harga mati. Semua itu tidak lain adalah karena pesantren memegang teguh prinsip integrasi Islam dan kebangsaan.

Prinsip Islam kebangsaan pesantren ini didapat karena dalam tradisi pesantren itu ajaran Islam yang sangat dijunjung tinggi adalah fikih dan tasawuf. Tauhid, gramatikal bahasa Arab, Quran, dan hadis tentu juga dipelajari di pesantren, tetapi titik yang sangat ditekankan di pesantren biasanya adalah fikih dan tasawuf. Penekanan terhadap kajian fikih dan tasawuf ini pada gilirannya membuat khazanah kajian Islam yang dikembangkan di pesantren menjadi, meminjam bahasanya Kiyai Abdul Ala, khazanah Islam yang transformatif humanistik. Oleh kalangan pesantren, ajaran Islam itu dikontekstualisasikan menjadi Islam yang historis sekaligus normatif. Subtansi ajaran normatif Islam tetap dipertahankan tetapi dengan memperhatikan konteks keindonesiaan. Ajaran Islam yang demikian ini pada era kekinian sering disebut dengan Islam Nusantara.

Ajaran Islam pesantren serta peran historis pesantren tersebut, tentu harus terus dilanjutkan jika hendak mengupayakan Indonesia bebas virus radikalisme. Bagaimanapun inang yang paling disukai oleh virus radikalisme itu adalah pemahaman Islam kontra kebangsaan. Sejarah membuktikan pesantren telah berhasil menjadi garda terdepan dalam mengampanyekan dan memraktikkan integrasi Islam dan kebangsaan.

Jika dalam sejarah masa lalu peran pesantren terhadap bangsa dilakukan dengan berbagai perlawanan terhadap penjajah, untuk saat ini perlawanan ini harus berubah modelnya. Saat ini, ancaman radikalisme agama begitu sistematis dan massif bergelora di ruang-ruang publik media sosial. Untuk itu, jalan jihad pesantren meredam radikalisme agama saat ini harus ditempuh dengan meramaikan ruang-ruang publik media sosial dengan khazanah keislaman pesantren. Tonjolkan wawasan keislaman terintegrasi dengan kebangsaan khas pesantren di ruang-ruang publik media sosial. Tradisi ngaji online khas pesantren yang pada masa awal Covid-19 kemarin memarak, bisa terus dipertahankan dan semakin dipermassif lagi. []

*Muhammad Arif, Pengajar di Prodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga

2 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!