Jejak Hizbut Tahrir Indonesia di Bumi Pertiwi

3
970

Sangkhalifah.co - Sejak 1980-an, Indonesia mengalami perkembangan signfikan terkait religiusitas umat Islam, seperti maraknya pengajian dan segala hal yang berbau simbol-fisik agama. Dalam tatanan praktis, euforia gerakan Islam tumbuh pesat yang ada hingga kini. Gerakan Islam lama seperti Jamiat Kheir (Jakarta, 1901), Muhammadiyah (Yogyakarta, 1912), Al-Irsyad (Jakarta, 1914), Persis (Bandung, 1923), NU (Surabaya, 1926), Al-Wasliyah (Medan, 1930), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Canduang, 1930) dan lainnya terus berselancar di semua situasi dan pemerintahan yang berkuasa. Hingga kini, di antar mereka telah membuka sayapnya di kancah internasional. Secara konstitusi, nasib gerakan Islam lama memiliki perbedaan dengan salah satu new Islamic movement (Gerakan Islam Baru) seperti Hizbut Tahrir Indonesia.

Hizbut Tahrir yang didirikan Taqiyuddin Al-Nabhani—seorang kelahiran Ijzim, Haifa, Palestina—di Baitul Maqdis pada tahun 1953 (Makmun, 2016). Sebelumnya Taqiyuddin tergabung dalam aktivitas politik Ikhwanul Muslimin di Mesir. Namun di tahun 1952 ia bersama Syekh As’ad, Rajab Bayudi Al-Tamimi dan Abdul Qadir Zallum (yang kemudian menjadi amir kedua Hizbut Tahrir) di Al-Halil membuat perkumpulan dan aktivitas politik. Di tahun yang sama, Taqiyuddin bersama empat sahabat lainnya seperti Dawud Hamdan, Munir Syakir, Adil Al-Nablusi dan Ghanim Abduh mengajukan permohonan izin ke Kemendagri Yordania. Namun permohonan ini ditolak secara resmi pada tahun 1953. Sejak itulah HT menjadi partai bawah tanah.

Perjalanan yang tidak mulus dialami Hizbut Tahrir mendapat angin segar di Indonesia. Berlabuhnya HT di Indonesia pada tahun 1982, walaupun awal-awal pembentukan hingga kejatuhan Orde Baru, Hizbut Tahrir mengalami represi (M. Imdadun Rahmat, 2005). Tahun 1990-an ide-ide Khilafah Tahririyah (istilah yang tepat untuk HTI) telah mendapatkan sambutan dari beberapa kalangan. Secara kenegaraan, HTI (tambahan “i” untuk di Indonesia) sejak pertama berdirinya telah menjadi musuh negara. Di seluruh negara, Hizbut Tahrir dimasukkan dalam kategori “religious extremism” dan di Indonesia sering disebut “neo-fundamentalis”.

Indoensia—dalam perspektif HTI—bukanlah negara melainkan wilayah. Sebab, Hizbut Tahrir tidak mengenal negara-negara, maka setiap negara yang menjadi basisnya disebut sebagai cabang nasional atau wilayah. Dokumen resmi ini bisa dibaca dalam The Islamic State yang ditulis pada tahun 1953 tentang pengabaian batasan-batasan nasional (Nuruzzman, 2017). Pandangan ini menjadi pintu masuk untuk semua cara pandang HTI terhadap NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

HTI sejak berdirinya di Indonesia, proses perkembangan pesat terjadi di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Mukhtamar Khilafah terjadi dua kali di Gelora Bung Karno, tahun 2007 yang dihadiri 100 ribu orang dan tahun 2013 dengan kenaikan dua kali lipatnya dan terselenggarakan di 31 kota di seluruh Indonesia.

Dua periode kepempinan SBY membuat HTI menghirup udara segar. Ibarat virus, dia telah menyebar ke segala penjuru Indonesia, baik yang dipemerintahan maupun di lembaga-lembaga yang strategis. Maka di pemerintahan Joko Widodo, pembersihan mulai dilakukan sekaligus mematikan kuman-kuman yang masih tersisa-sisa pasca pencabutan badan hukumnya. Kekesalan HTI tampak dalam buku Ismail Yusanto yang berjudul Perjuangan Dengan Dakwah Islam dengan tulisan “Semua Gara-Gara Jokowi”. Pertanyaan mendasar, kenapa pemerintah saat ini harus bersih-bersih. Apa sebab HTI menjadi virus berbahaya?

Pertama, Indonesia bukan negara agama dan negara sekuler. Sedangkan HTI ingin menjadikan Indonesia negara agama. Hal ini tampak dalam pasal undang-undang Negara Khilafah-nya, “akidah Islam adalah landasan negara. Tidak diperbolehkan untuk mengambil atau menerapkan landasan-landasan lain di dalam struktur dan aspek-aspek pemerintahan kecuali Islam”. Artinya, ideologi negara nantinya adalah “Ideologi Islam” dan sistemnya disebut Khilafah (Tahririyah) serta kepada negaranya disebut khalifah. Dan hanya khalifah yang berhak untuk mengadopsi hukum. Kekuasaan khalifah yang luas ini menyebabkan khalifah bisa berbuat sesuka hatinya.

Kedua, HTI memiliki konsep thalabun nusrah (pertolongan atau perlindungan). Konsep ini berada setelah sira’u al-Fikr, sebuah upaya mengungkapkan pemikiran yang batil dalam tataran, yang dalam bahasa Gramsci disebut counter-hegemonic project (proyek counter hegemoni); dan setelah kifah al-Siyasi, perjuangan politik. Tetapi dalam tatanan intelektual, HTI telah memiliki catatan hitam, dimana pertempuran pemikiran yang dibuatnya tidak sebatas intellectual manuovre tetapi sampai pada kudet dan pengambil alihan pemerintahan yang sah.

Upaya mencari “pertolongan dan perlindungan” (thalabun nusrah) kepada ahl al-Quwwah (polisi, militer, politisi, orang kaya dan lainnya) dalam konteks agenda utama politik HTI yakni kudeta dan menggulingkan pemerintahan yang sah. Misalnya catatan hitam di Negara Tajikistan. Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan dalam sebuah konferensi persnya, “untuk beberapa lama kita telah melihat sebuah intensifikasi operasi Hizbut Tahrir dan IMU (Gerakan Islam Uzbekistan) di Tajikistan. Hizbut Tahrir tidak menghentikan tujuannya, yaitu pembentukan Khilafah Islamiyah di Asia Tengah. Cara yang mereka tempuh adalah melalui penggulingan rezim konstitusional di negara-negara tersebut.” Ucapan ini setelah kurang lebih 40 persen anggota HTI terlibat dalam kejatahan terorisme dan upaya-upaya penggulingan.

Jika di Indonesia ditampik oleh aktivis HTI, sebab thalabun nusrah belum berjalan optimal. Salah satu mantan pimpinan DPP HTI, Hafidz Abdurrahman mengatakan bahwa people power merupakan hal yang dilarang dalam syariat. Lanjutnya, begitu pula proses penggulingan Shah Reza Pahlevi oleh Ayatullah Ruhullah Imam Khoimeni pada tahun 1979 (Ainur Rofi Al-Amin, 2017) dan penggunaan people power di Tunisia, Mesir, Libya dan negara lainnya adalah salah. Tapi paradoksnya, awal tahun 2011 kala demonstrasi banyak terjadi di Timur Tengah, aktivis Hizbut Tahrir melakukan masirah (long march) dalam rangka meneggakan khilafah baik di Tunisia dan lapangan Tahrir Mesir. Ironisnya pula, kasus kisruh di Syiria misalnya, justru banyak aktivis HT Syiria yang terlibat konflik bersenjata dan yang banyak menggelorakan keterlibatan itu adalah Hafidz Abdurrahman (petinggi HTI di Indonesia).

Informasi dari Suha Taji Farouki bahwa Hizbut Tahrir beberapa kali melakukan upaya coup d’etat di beberapa negara Timur Tengah seperti Amman (dua kali), Baghdad (sekali), Kairo (sekali) dan Damaskus (sekali), namun semua upaya pengkudetaan berakhir gagal. Inilah yang oleh Mantan Ketua HTI Bangka Belitung, Ayik Heriansyah bahwa thalabun nusrah merupakan persiapan kudeta di Negar Indonesia.

Begitu banyak bukti dan catatan hitam yang dilakukan aktivis Hizbut Tahrir di dunia. Maka ucapan-ucapan aktivis HT di Indonesia tidak akan kudeta merupakan sebuah cuci tangan. Saat ini mereka masih terus berkutat di wilayah ghazwu al-Fikri (pertarungan ide) dan aktivitas lapngan berupa perekrutan kader, namun upaya-upaya thalabun nusrah telah dan sedang diperkuat oleh HTI. Sebab itulah, narasi-narasi “khilafah akan segera tegak” mewarnai dinding dan platform media milik HTI.

Jejak HTI di Indonesia sejak awal berdiri hingga kini terus mengalami kenaikan. Riset terakhir mengalami kenaikan 0,4 persen dan di tengah pandemik ini merupakan momentum tepat mereka dalam mengupayakan penambahan massa. Mengapa? Rakyat Indonesia yang lemah dalam literasi ini menjadi tempat pembibitan empuk ideolog-ideolog dan konseptor HTI. Maka pemerintah Indonesia mem-block tempat-tempat strategis HTI adalah bukan tanpa alasan. []

*Muhammad Makmun Rasyid, Founder Sangkhalifah.co

3 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!