Islam Yes, Negara Islam No

6
406

Sangkhalifah.co — Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesamanya. Definisi itu sungguh populer. Sejak Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad, politik telah melekat pada jati dirinya. Definisi itu tidak saja komprehensif, tapi juga protektif. Pada aspek protektif ini, penggiat khilâfah gagal paham. Mereka menganggap bahwa protektif itu adalah menafikan unsur luar dari Islam, tanpa kompromi dan tanpa naturalisasi.

Pemahaman ini menjadi sebab, penggiat khilâfah seperti HTI dan ISIS tidak menganggap eksistensi non-Muslim sama derajatnya dengan Muslim. Teks Qur’an Qs. Ali Imrân [3] 19, inna al-Dîn ‘indallâhi al-Islâm (sungguh agama yang diridhai-Nya hanyalah Islam) menjadi dasar argumen bahwa selain Islam tidak diakui keberadaannya setelah diturunkannya Islam. Argumentasi tersebut dikaitkan juga dengan ayat, Hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah Aku cukupkan untuk kamu nikmat-Ku, serta Aku ridha Islam sebagai agama kamu (Qs. Al-Mâ’idah [5]: 3). Kegagalan memahami kedua ayat di atas menjadi sebab pula lahirnya argumen bahwa Negara Islam adalah syariat Islam yang langsung diwajibkan Allah dalam Qur’an. Salah satu buku penggiat khilâfah yang pemikirannya demikian adalah pengurus DPP HTI, Hafidz Abdurrahman dalam bukunya Diskursus Islam & Politik Spiritual (2007).

Baca: Irasionalitas Negara Khilafah

Ayat dalam Qs. Ali Imrân [3] 19 tidak bisa hanya dimaknai secara tekstual. Ada dua problem mendasar jika dipaksakan atau dipolitisasi; islâm dan dîn. Keduanya tidak memiliki makna tunggal dalam kitab-kitab tafsir. Kata per-kata dalam Qur’an tidak selamanya bisa berdiri sendiri tanpa pengaruh dan afirmasi dari ayat dan surah lainnya. Karena itu, kata islâm terambil dari kata salima, yangdalam Al-Qur’an terulang sebanyak 157 kali, ada yang berbentuk fi’il, fâ’il dan maf’ûl.

Dalam kamus karya Ibn Manzur, Lisân al-‘Arab, dijelaskan bahwa term islâm berasal dari kata salima-yaslamu-salâman-salâmah yang berarti keselamatan, kebebasan, serta selamat dari sesuatu. Dari sinilah, Al-Silm, Al-Salm dan Al-Islâm menjadi lawan dari kata Al-Harb (perang). Mengapa? Dari asal salama yang melahirkan Al-Salâmah mengindikasikan pengertian ketidak adanya permusuhan di alam semesta. Oleh sebab itu, Allah mengatakan bahwa yang terbaik adalah Al-Islâm dalam konteks menebarkan salâm (kesejahteraan dan kedamaian yang bersifat fisik).

Pengertian itu menghantarkan kita pada sikap, dimana Al-Islâm sebagai sebuah nilai. Artinya, pengertian islâm sebagai agama bukanlah satu-satunya pemaknaan, ia satu dari sekian pemaknaan yang ada. Penafian makna lain inilah yang terdapat dalam buku Hafidz Abdurrahman (HTI) ini. Oleh sebab itulah, Alwi Sihab dalam Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama (1999) mengatakan bahwa Al-Qur’an merekam sebuah upaya penghargaan dan mengakui keabsahan nilai-nilai positif dari agama lain. Pendapat ini didasarkan pada ayat, “…untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah Kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Baca: Khilafah: Membawa Berkah atau Melapetaka?

Keberadaan subjektivitas dalam beragama yang memang ada dalam diri setiap manusia jangan dicarikan dalil-dalilnya dari Al-Qur’an dengan pemaksaan yang amat tinggi. Hakikat Qs. Ali Imrân [3] 19 bukan dalam pengertian menegasikan agama-agama lainnya. Mengapa begitu? Ada korelasi antara pengertian Al-Islâm dengan makna dîn, yang salah satunya adalah al-Tha’âh (ketaatan; disamping pembalasan, balasan dan lainnya). Pengertian ini saling menguatkan jika kita sandingkan dengan ayat, dan kepunyaan-Nya-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya-lah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah? (Qs. Al-Nahl [16]: 52). Dimana makna al-Dînu wâsibâ merupakan hak manusia untuk taat kepada Allah dalam keadaan apapun.

Abu Ja’far Al-Thabari dalam Jâmi’u al-Bayân fî Ta’wîli al-Qur’ân saat memaknai ayat Qs. Ali Imrân [3] 19 bahwa “sesungguhnya segala bentuk ketaatan adalah ketaatan kepada-Nya dan menetapkan dalam hati dan lisan dengan penuh kerendahan dan penghambaan dan tunduk-taat kepada apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang telah ia haramkan. Adapun bentuk kerendahan ini tidaklah membesar-besarkan diri dan tidak menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk-Nya dalam bentuk ‘ubūdiyyah maupun ulūhiyyah.”

Baca: Menyoal Kekeliruan Tafsir Islam Kaffah

Pentafsir selain at-Thabrani ada juga, seperti Abu Hayyan al-Andalusi dalam tafsirnya, Tafsir Bahr Al-Muhith, memaknai alDîn pada ayat Qs. Ali Imrân [3] 19 hanya dengan alMillah atau alSyar’i. Hanya saja, menurutnya relevansi antara alDîn dan alIslâm setelahnya merupakan ta’kîd (penguat dan penegasan). Namun hal ini dipertanyakan Zamakhsari, “apa makna ta’kîd dalam ayat ini? Abu Hayyan al-Andalusi menjawab bahwa kalimat “Lâ ilâha Illa Allâh” dan “qâ’iman bi al-Qisti (menegakkan keadilan) merupakan sinonim  dengan pernyataan “inna ad-Dîna ‘indallâhi al-Islâm”.

Kedua relasi antara Al-Islâm dan al-Dîn yang netral di atas secara otomatis membatalkan penafsiran para penggiat khilâfah yang melegitimasi bahwa ayat Qs. Ali Imrân [3] 19 sebagai penegasian agama lain bukan tafsir tunggal dan menyalahi etika kemanusiaan. Mengapa? Islam datang bukan untuk menghilangkan dan mengubur agama-agama lain, melainkan semakin melengkapi segala sesuatu.

Ayat Qs. Ali Imrân [3] 19 dan Qs. Al-Mâ’idah [5]: 3 juga bukan berarti adanya kewajiban Negara Islam atau khilâfah Islâmiyyah. Maksud kalimat Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu adalah sempurnanya nilai-nilai dan ajaran agama, yang dengannya bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Dan di dalam ajaran itu tidak tercantumkan konsep Negara Islam, melainkan sistem pemerintahan yang Islami.

Baca: Syariah dan Khilafah; Manakalah Yang Lebih Wajib?

Muslim tidak lagi memerlukan status Negara Islam seperti di Indonesia. Menurut Al-Mawardi, sebagaimana yang dikutip Ibnu Hajar dalam Fath Al-Bârî bahwa “orang yang tingggal di negeri (orang bermayoritas) kafir atau balâd al-Kufr, tetapi dia masih bisa mengerjakan kewajiban agama, maka seketika itu status negerinya berubah menjadi dâr al-Islâm, dan tingal di situ lebih baik daripada harus pindah.”

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim dan negaranya memiliki Pancasila, tentunya lebih tidak membutuhkan lagi status Negara Islam. Sebab, semua nilai-nilai agama bisa diterapkan kapan saja. Tapi dengan syarat, tidak menjadi keputusan negara. Tapi kelonggaran diberikan negara sebagai bentuk kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Yang diperbolehkan naik dan menjadi undang-undang, hanyalah substansi dari masing-masing agama yang diakui oleh negara. []

6 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!