Islam Tidak Mengajarkan Kebencian Terhadap Pemerintahan Sah

0
131

Sangkhalifah.co — Sikap taat kepada pemerintah merupakan sebuah hal yang niscaya. Pemerintah yang diwakili dengan istilah Ulil Amri memiliki peran besar bagi rakyatnya. Betapa besar tanggung jawab dan amanah yang diemban, membuatnya begitu berjasa bagi kemajuan sebuah bangsa. Loyalitas kepada pemimpin harus dikembangkan sebagai upaya mendukung jalannya roda pemerintahan. Karena, taat kepada pemerintah terkandung implementasi taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila terdapat sesuatu yang diperselisihkan, kembalikan semua kepada Allah dan Rasul-Nya (QS. al-Nisa’ [4]: 59). Dalam hal ini, tentu penting untuk mendahulukan maslahah daripada hal yang merusak tatanan kehidupan berbangsa.

Tugas rakyat di negara demokrasi saat ini, menyalurkan aspirasinya memilih pemimpin yang diyakini akan membawa kemaslahatan. Aneka kampanye yang diwarnai dengan segala pernak-perniknya mengajarkan betapa sulitnya memilih pemimpin. Karenanya, siapapun yang terpilih saat Pemilu usai harus ditaati. Tanpa mengedepankan ego dan fanatisme berlebihan, semua harus kembali sadar untuk membangun negara tercinta.

Harus diakui, kekalahan dalam kompetisi memang menyakitkan. Akan tetapi, terlarut dalam kekalahan sungguh hal yang bodoh dan tidak akan menuai keuntungan sama sekali. Karenanya, apabila masih ada pihak-pihak yang memimpikan calon idolanya seharusnya ikhlas untuk menunggu sesi berikutnya. Bukan merupakan hal bijak apabila ke sana sini masih menjual agama untuk provokasi. Sangat disayangkan jika provokasinya selalu berupaya menyudutkan pemerintah yang tidak menjadi pilihannya.

Parahnya, hal semacam ini bukan hal baru dalam dunia dakwah. Agama yang seharusnya menjadi tuntunan yang mengajak perdamaian, berubah menjadi mengerikan. Sekian menjadi alat adu domba paling jitu bagi mereka sesama umat Islam. Jika hal ini dibiarkan, apalah jadinya umat Islam yang diidamkan sebagai khoiro ummah di antero dunia. Karenanya, siapapun yang menempuh jalan provokasi untuk kebencian terhadap pemerintah hendaknya sadar diri sudah apa yang dilakukan untuk negara. Kehidupan yang diperolehnya dari tanah air persada, sudah dibalas apa olehnya.

Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara demokrasi tentu memiliki mekanisme tertentu pemilihan pemimpin. Alur Pilpres menjadi mekanisme prosedural memilih pemimpin sesuai aturan undang-undang. Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara memiliki wewenang yang wajib diikuti oleh jajaran menteri dan seterusnya. Apabila terdapat kekurangan di beberapa banyak hal, tentu lumrah untuk dikritik dan diberikan masukan. Tanpa perlu mengobral kebencian terhadap mereka, justru seharusnya diluruskan dengan cara yang ma’ruf bukan penuh kebencian. Apabila terdapat hal yang sampai tidak sesuai dengan agama, tentu tidak wajib ditaati. Karena ketaatan semestinya pada kebaikan, bukan kemaksiatan.

Dengan demikian, seharusnya dikembangkan dalam konteks negara bangsa seperti Indonesia. Prinsip al-Mujadilah bi al-Hasanah wa al-Mau’izhah harus dijunjung tinggi sebagai pilihan ke jalan kebenaran (QS. al-Nahl [16]: 125). Karena, pada prinsipnya segala hal yang menyangkut kebenaran dan hajat hidup orang banyak akan baik melalui jalan musyawarah. Kedengkian dan intimidasi provokatif hanya membodohkan masyarakat. Kalau memang ahli di bidang agama, sudah seharusnya memberi teladan penuh sikap bijak dan kesabaran. Sungguh disayangkan, apabila seorang dai hanya membeberkan provokasi berujung ideologi radikal melawan pemerintah. Inilah fenomena menjemukan yang harus direspon bersama-sama.

Tidak Taat Pemerintah Bukan Ajaran Kebaikan

Islam selalu mengajarkan berbuat kebaikan. Rangkaian ayat dengan perintah amal saleh dalam seruan kepada kaum mukmin menjadi sebuah isyarat yang penting diperhatikan. Ini menjadi konsekuensi logis bagi kewajiban seorang mukmin yang harus turut membangun pondasi kerukunan sesama umat manusia (QS. al-Hujurat [49]: 10) Di sisi lain, kebaikan seorang muslim harus tampak dalam upayanya meninggalkan hal yang tidak berfaedah.

Apabila terdapat ajakan atau materi dakwah yang bersifat provokatif tentu tidak beres. Ada hal yang perlu diluruskan dan dipahami secara kritis. Tanpa menelan mentah-mentah materi yang disampaikan, sebagai audiens harus mencari pembanding untuk persoalan yang dikaji. Persoalan mendasar apabila dikaitkan dengan urusan agama, harus disikapi secara keagamaan pula.

Tidak sepatutnya, bila urusan politik disambut dengan keagamaan atau pun sebaliknya. Parahnya, banyak dai dan ustadz yang justru memanfaatkan momen-momen tertentu membenturkan urusan politik dengan bahasa keagamaan. Pada akhirnya, muncul ajaran provokasi untuk tidak taat kepada pemerintah. Kendati diberikan embel-embel pemerintah “yang zalim” tetap saja mengandung upaya penghasutan kepada masyarakat. Jika dipandang dari segi akhlak, hal semacam ini tergolong akhlak madzmumah (tercela). Tentunya, hal demikian bertentangan dengan ajaran Islam.

Bagaimana pun kondisinya, pemerintah tetap merupakan bagian penting bagi rakyat. Apabila tidak setuju dan turut membantunya, seharusnya tidak membuat gaduh pikiran masyarakat. Kalau saja, pemerintah melakukan kesalahan tegurlah dengan cara yang bijak. Ucapan dan tindakan provokatif hanyalah upaya bodoh yang berujung pada konflik dan pertikaian. Doakan para pemimpin supaya mereka diberikan pertolongan oleh Allah untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab. Jangan sampai terhasut ajakan provokator untuk membenci dan tidak taat pemerintah. Karena, bagi rakyat ada tanggung jawab urusannya sendiri. Sedangkan, bagi pemerintah ada tanggung jawab urusan sendiri dan rakyatnya. [Abdul Fattah]

Leave a reply

error: Content is protected !!