Islam: Agama dan Negara

2
204

Sangkhalifah.co — Satu kejayaan Islam pada masa-masa awal penampilannya ialah kejayaan di bidang politik. Hampir dipastikan, penuturan sejarah Islam dipenuhi oleh kisah-kisah kejayaan, sejak Nabi Muhammad tampil menjadi pemimpin agama sekaligus negara di Madinah. Bahkan seorang Marxis yang ahli Islam menyebutkan bahwa Islam sebagai agama menyuguhkan pada pemeluknya suatu proyek besar; kemasyarakatan. Proyek ini mewujud berupa kemaslahatan seperti yang diperankan oleh pemimpin-pemimpin agama seperti Kristen dan Budhisme. Dimana Islam tidak sekedar perhimpunan kaum beriman, melainkan visi-misinya sangat jelas dalam merubah tatanan masyarakat.

Kegemilangan demi kegemilangan itu, terjadi pula kesedihan. Sejarah mencatat bahwa perpecahan, pertentangan dan bahkan penumpahan darah yang terjadi dalam internal Islam karena persoalan politik. Dimulai dari sejarah sahabat Nabi, Ustman bin Affan, yang terbunuh. Peristiwa ini dalam kalangan sejarawan dikenal peristiwa al-Fitnah al-Kubrâ al-Ûlâ atau “Percobaan Besar Pertama”.

Lebih dari itu, kesedihan terus berlanjut dengan adanya pertentangan yang sengit, dan tidak jarang ucapan “Muslim” dan “Kafir” keluar dari lisan seorang Muslim kala itu. Contoh ini oleh para penulis selalu disuguhkan peristiwa hubungan segitiga antara pengikut Ali bin Abi Thalib, Mu’awiyah bin Abi Sufyan dan kelompok Khawarij.

Dimulai dari Abdullah bin Umar Al-Khattab dengan konsep utamanya: jamaahnya—yang belakangan dikenal menamakan diri sebagai golongan ahli al-Sunnah wa al-Jamâ’ah atau disebut pula “Golongan Sunni”. Di sisi sebelah, ada golongan yang mengembangkan konsep kenegaraan, yang menurut mereka—baik Mu’awiyah maupun kelak Abbasiyah—adalah konsep yang ideal dan moderat. Dimana konsep yang diatwarkan Sunni tadi memusatkan pada kekhalifahan; pemimpin (bukan khilâfah).

Oleh Fazlur Rahman, golongan Sunni ini melahirkan ekuilibrium sosial keagamaan. Dimana tujuan utamanya adalah menyudahi konflik kepentingan soal politik dan kenegaraan. Sebab itulah hingga kini, model ini masih terus diwarisi bahkan di Indonesia, yang dibawa oleh kelompok Sunni. Model ini yang terlihat cenderung kompromistik dan moderasi, demi keharusan menemukan apa yang disebut oleh Ahmad Syafii Ma’arif sebagai common denominator. Sebuah upaya mempertemukan tanpa harus menghilangkan identitas dan jati diri.

Baca Juga:

Kompromistis dalam status quo inilah sebab muasal kritikan kelompok Syi’i terhadap Sunni soal konsepsi dalam berpolitik dan bernegara. Misalnya kritikan Hamid Enayat—seorang ahli ilmu politik Islam modern dari Syi’i—bahwa Sunni memiliki semangat oportunistik. Tentunya, pandangan Enayat ini dalam rangka untuk mengusulkan konsepsi politik yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib, yang dalam diri seorang khalîfah—dalam Syi’i dinamakan imâmyang pemimpin itu lebih menonjolkan sisi agamanya.

Kita mencoba keluar dari pertentangan Sunni-Syi’i. Islam sebagai agama seharusnya ditafsirkan sebagai seperangkat ajaran yang memuat nilai-nilai berpolitik dan bernegara. Kompromi dalam bernegara bukan dalam rangka menjual agama pada kekuasaan dan pemerintahan. Tapi agama hadir sebagai penyuplai negara agar negara kuat dan kokoh; tidak hampa akan nilai-nilai agama.

Hal ini bisa dilihat dari proyek besar Nabi Muhammad di Madinah, yang kemudian melahirkan “Konstitusi Madinah”. Sebuah haluan dalam bernegara yang dilandasi oleh prinsip-prinsip agama. Warisan ini diteruskan oleh empat sahabatnya. Nabi mewarisi konsep bernegara yang mengedepankan sisi berkesamaan, yang oleh Bellah disebut dengan equalitarian participant nationalisme.

Walaupun kita melirik Al-Qur’an, yang tidak kita temukan kosa kata politik—sebuah kata yang terbentuk dari akar kata sâsa-yasûsu, tapi bukan berarti Al-Qur’an abai terhadap politik dan bernegara. Sebab adanya itulah, Ibnu Taimiyah menulis sebuah kitab berjudul Al-Siyâsah Al-Syarî’ah (Politik Keagamaan). Namun, Ibnu Taimiyah tidak menemukan sama sekali bentuk yang baku dan wajib dalam soal politik dan sistem bernegara.

Berlandaskan dari Piagam Madinah, konstitusi pertama di dunia, umat Muslim—khususnya di Indonesia bahkan juga dunia—dalam berpolitik dan bernegara tidak terpaku pada sistem-sistem yang pernah terjadi di masa lalu, tapi substansinya tetap dipelihara.

Dengan demikian, seluruh ayat-ayat Qur’an yang berkenaan dengan politik dan negara dalam Qur’an memiliki kekhususan yang bersifat relatif atau apa yang diistilahkan oleh ulama-ulama Qur’an dengan hashr idhâfi, seperti ayat “Dan apaabila kamu berhukum (menjatuhkan hukuman) di antara manusia, maka hendaklah kamu memutuskan dengan adil” (Qs. Al-Nisâ’ [4]: 58). Ayat ini oleh para mufasir Qur’an ditafsirkan bahwa Allah telah memberikan kewenangan pada manusia untuk menetapkan sesuatu penuh kebijaksanaan, dimana itu merupakan sifat Allah (Maha Bijaksana) dalam memutuskan sebuah perkara. []

Leave a reply

error: Content is protected !!