Irasionalitas Negara Khilafah

5
201

Sangkhalifah.co — Aktivis-aktivis gerakan transnasional pasca reformasi mendapat angin segar, salah satu yang diusung adalah perubaha mendasar dalam bernegara; ideologi dan sistemnya. Salah satu yang menawarkan secara konsekuen adalah Hizbut Tahrir Indonesia. sebagai salah satu eksponen gerakan Islam ideologis di Indonesia, HTI memberdayakan seluruh jaringannya untuk mengepung Indonesia dari segala penjuru; baik online maupun offline. Satu slogan utopis mereka, “khilâfah solusi semua soal”.

Sebuah obsesi Islam tunggal, aktivis-aktivisnya kerap menabrak rambu-rambu eksterna dan internal negara. Pola substansial tidak dikenal dalam konsep dan doktrin HTI. Alih-alih pembaharuan terjadi, justru kembali menyelami dan bernostalgia ke zaman klasik, yang konsep itu tidak lagi relevan di abad ini. Sebab, hanya Islam sebagai agama saja yang relevan, tapi Muslim sebagai pentafsir dan penggagas konsep, akan menuai musim gugur.

Khilâfah yang diklaim kewajiban dalam Islam adalah ahistoris. Mengapa? Khilâfah dalam sejarah peradaban Islam merupakan produk zaman, yang di dalamnya lebih kental tributary mode of production. Mode produksi ini selaras dengan strategi Hizbut Tahrir yang menyusup ke jantung militer dan polisi. Satu ketahuan, dikirim yang berikutnya.

Baca: Catatan Hitam Hizbut Tahrir: Teror dan Kekerasan

Setidaknya, sistem yang dianggap terbaik dalam Islam itu adalah irasionalitas, sebab beberapa hal. Pertama, normatif. Dalam Qur’an dan hadis mutawatir tidak ditemukan secara rinci tentang isu pemerintahan. Sebab itu, Imam Haramain pernah berkata:

ولا مطمع في وجدان نصّ من كتاب الله تعالى في تفاصيل الإمامة والخبر المتواتر معوز أيضا

“Tidak akan diketemukan dalam Qur’an keterangan yang menjelaskan secara rinci tentang isu pemerintahan; Hadis mutawatir juga mengalami kekosongan penjelasan tentang hal ini.”

Kealpaan kedua sumber otoritatif itu menjadi bukti kuat, khususnya dalam mazhab Sunni, bahwa Indonesia tidak memilih Negara Islam adalah sudah tepat. Karena tidak memilih itu, tidak menjadikan negara ini kufur dan thagut. Hal ini telah dipertegas oleh ahli Fikih asal Syuria, Syaikh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh mengatakan—sebuah kutipan yang tidak akan dikutip oleh penggiat khilâfah:

الإمامة العظمى أو الخلافة أو إمارة المؤمنين كلها تؤدي معنى واحدا وتدل على وظيفة واحدة هي السلطة المكومية العليا… لا تشترط صفة الخلافة وإنما المهم وجود الدولة ممثلة بمن أمورها ويدير شؤونها ويدفع غائلة الأعداء عنها

“(istilah) imâmah al-Udzmâ, khilâfah atau imâratu al-Mu’minîn, semuanya berimplikasi pada satu makna dan satu tujuan, yaitu: kedaulatan hukum yang luhur. Tidak (sebagai) syarat untuk membentuk pemerintahan khilâfah. Sebab, yang paling urgen adalah mewujudkan pemerintahan yang ditaati, mampu mengurus urusannya dan dapat menjaga rakyat dari (sebuah) ancaman.”

Ahli Fikih dari Sunni di atas dapat dijadikan pegangan kuat masyarakat Muslim di Indonesia dalam bernegara. Betul adanya, pendiri bangsa ini tidak serta merta membuat haluan bernegera dengan asal-asalan. Haluan bernegara Indonesia saat ini tidak bertentangan dengan konsep ideal dalam politik Islam.

Baca: Nalar Maqashid Al-Syariah dalam Diktum Pancasila

Kedua, jika khilâfah, maka khilâfah siapa? Semua Muslim percaya, terma khilâfah ini tidak asing dalam tubuh Islam. Penafsiran terhadap khilâfah sangat bervarian, satu contoh seperti perkataan Syaikh Wahbah di atas. Jika merujuk ke sumber masa lalu di zaman empat sahabat Nabi, semua proses pengangkatan khalifah adalah ad hoc dan tidak ada model yang konsisten. Abu Bakar diangkat secara aklamasi; Umar diangkat melalui penunjukan; Utsman diangkat melalui tim formatur bentukan yang diinisiasi Umar; dan Ali diangkat melalui aklamasi seperti Abu Bakar.

Pasca empat sahabat tersebut, Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah mengubah permodelan, di mana kekuasaan diwariskan berdasarkan garis keturunan. Model empat sahabat Nabi tidak digunakan sama sekali. Bahkan di dalamnya periode kedua dinasti itu, kekuasaan berubah menjadi despotisme yang dalam agama adalah tindakan amoral. Sampai kemudian digunakan sistem khilâfah di Istanbul dengan Sultan Abdul Hamid II sebagai penguasa, resmi dihapus oleh Mustafa Kamal Attaturk.

Baca: Khilafah: Warisan Nabi?

Sejak saat itu, dunia tidak lagi menggunakannya. Kemudian lahirlah sosok Taqiyuddin Al-Nabhani, penggagas dan pengonsep Negara Khilafah. Dalam hal ini, khilâfah yang diusung adalah tafsiran dan hasil pembacaan Taqiyuddin semata. Maka klaim gagasannya adalah gagasan Islam adalah mengada-ngada tanpa bukti. Sebagaimana sudah diulas di atas, sistem negara terus berevolusi sesuai zamannya.

Indonesia yang dihuni oleh para ulama tersohor—bukan ulama dalam perspektif HTI yang sembarangan memberikan gelar ulama kepada seseorang—tidak mungkin membiarkan negara ini kalau khilâfah adalah kewajiban. Karena tidak wajib dan kebutuhan Indonesia tidak pada sistem khilâfah, maka ulama-ulama Indonesia mengajak seluruh komponen untuk memperbaik dan mengisi kekosongan dalam pemerintahan tanpa membongkar sangkar yang ada.

Ketiga, hukum manusia. Para penyeru khilâfah kerap menyuarakan bahwa hukum Tuhan lebih baik dari hukum manusia. Seruan ini sangat abstrak dan sebuah perbandingan yang tidak cocok. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hukum Tuhan yang abstrak itu diberlakukan untuk masyarakat (luasnya manusia) dalam soal pemerintahan, kalua tidak melewati campur tangan manusia?

Baca: Syariah dan Khilafah: Manakah Yang Lebih Wajib?

Sejarah-sejarah awal penulisan al-Qur’an dan hadis serta sirah nabawiyah, atau hukum-hukum Tuhan yang diberitakan semuanya memerlukan penjelasan teoritik dan praksis dari Nabi. Nabi memberitakan dengan menyesuaikan objeknya. Keterlibatan Nabi adalah kepastian. Setelah Nabi wafat, tidak ada lagi wahyu yang turun dan manusia menyebarkan warisan Nabi sesuai penafsirannya. Maka penafsiran terhadap hukum Tuhan tidak bisa dielakkan, dan salah satu tafsirnya itu adalah khilâfah versi Hizbut Tahrir Indonesia.

Kesadaran akan keragaman tafsir dalam tubuh Islam membuat demokrasi—walau bukan yang terbaik—bisa menjadi wadah aktualisasi hukum Tuhan dalam konteks profanitas kehidupan manusia. Demokrasi mengakomodir nilai-nilai dan hukum Tuhan. Atas dasar inilah, mayoritas Muslim Indonesia—selain para penyeru khilâfah—menjadikan adagium “yang menjadi pegangan pokok adalah substansi bukan simbol atau penampakan lahiriyah” menjadi relevan. Sistem khilâfah tidak bisa mengakomodir di luar Islam, tapi demokrasi bisa. Dalam sistem khilâfah, diskriminasi selain Islam sangat kental.

Dengan tiga alasan itu, khilâfah adalah hal utopis dan irasional wujud dalam Negara Indonesia. Islam adalah risalah yang tidak menjelaskan secara detail dan mewajibkan khilâfah. Dan setiap urusan manusia, melibatkan manusia pula, termasuk hukum Tuhan. []

5 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!