HTI dan FPI Masih Menghantui Media Sosial Indonesia

2
438

Sangkhalifah.co — Secara hukum, keberadaan HTI dan FPI di Indonesia itu sudah dilarang oleh pemerintah. Dua ormas yang kerap menggulirkan narasi-narasi negatif tentang Pancasila itu kini secara hukum telah sama-sama tidak lagi boleh eksis di bumi pertiwi. Namun, betapapun di atas kertas keduanya sudah dibubarkan oleh negara, keduanya masih belum putus asa untuk memperjuangkan ideologi mereka. HTI masih saja terus menggaungkan urgensi menegakkan kekhalifahan di Indonesia. Demikian juga dengan FPI, para anggotanya masih terus memelihara bara perjuangan untuk menggapai cita-cita NKRI bersyariah (mengganti Pancasila dengan Piagam Jakarta).

Narasi-narasi perjuangan ideologi mereka ini setidaknya dapat diamati secara mudah di media-media sosial, terutama di Twitter. Sejauh penulis amati di setiap pagi dan di setiap hari, tagar-tagar yang mengarah pada narasi perjuangan ideologi dua ormas terlarang ini, hampir selalu berhasil memuncaki trending topik Twitter Indonesia.

Misalnya, tagar KemenanganIslamJanjiAllah, Syariahislamsolusikehidupan, syariahislamkaffah, jilbabmuliakanperempuan, IslamSolusiParipurna, dan banyak lagi tagar-tagar lainnya yang mengarah pada dukungan atas ideologi HTI maupun FPI. Tagar-tagar itu memang kadang hanya disertai dengan hadis-hadis atau kata-kata bijak tentang agama, seperti peringatan kiamat, kisah akhirat, atau sekebar kata Allahu Akbar, tetapi narasi-narasi penggiringan ke arah kampanye idelogi mereka sangat kentara sekali termaktub dalam tagar-tagar yang mereka lambungkan.

Realitas keaktifan para pejuang HTI dan FPI di media sosial itu, agaknya tidak boleh dipandang sebelah mata. Ada beberapa alasan penting mengapa kemudian eksistensi mereka di media sosial itu harus segera diakhiri bersama, atau minimal harus segera mendapat tandingan narasi kontra.

Pertama, saat ini dunia, tidak terkecuali Indonesia, tengah mengalami pandemi covid-19 yang membuat banyak mobilitas luring berganti menjadi daring. Artinya, aktifitas kebanyakan orang saat ini adalah di dunia maya bukan di dunia nyata. Oleh karena itu, narasi-narasi ideologi kontra Pancasila yang kerap mewarnai jagat media sosial itu jelas merupakan ancaman yang cukup berarti.

Kedua, saat ini kecenderungan menjadi sosok “islami” di Indonesia tengah menunjukkan tren positif. Pengguna jilbab (sekarang sering disebut hijab) saat ini menjadi semakin banyak, meski tidak sedikit yang memakainya hanya karena tren. Sekolah-sekolah negeri yang dulu tidak pernah mewajibkan jilbab, saat ini mulai banyak menerapkan aturan kewajiban atau minimal anjuran penggunaan jilbab di sekolah.

Produk-produk kosmetik juga mulai berlomba-lomba melabeli produk mereka dengan sertifikat halal atau mencoba mengislamikan produknya dengan segmen khusus hijab, sampo khusus hijab misalnya. Bank-bank konvensional di negeri ini juga berbondong-bondong membuka sayap usaha baru dengan segemen khusus bank syariah. Memaraknya produk-produk “islami” ini secara nyata menunjukkan pada kita bahwa saat ini menjadi sosok “islami” itu tengah trending. Di tengah kecenderungan naiknya tren “islami” ini, jelas kehadiran narasi-narasi anti-Pancasila di media sosial yang sering menyentuh sentimen keislaman itu merupakan ancaman yang serius.

Ketiga, pasca pilpres 2019, masyarakat mulai terbelah menjadi dua golongan besar, yaitu pro dan kontra pemerintah. Kalangan pejuang berdirinya negara dengan syariah Islam itu tahu betul kondisi ini. Dalam melambungkan tagar-tagar narasi perjuangan ideologinya, mereka seringkali membonceng isu-isu kritik atas pemerintah. Mereka sering menyandingkan tagar-tagar perjuangan syariah Islamnya dengan tagar pemimpinzalim, lawankezaliman, dst. Sentimen pilpres ini, jelas cukup efektif menarik simpati banyak orang untuk melihat dan membaca narasi-narasi kampanye khilafah atau syariat Islam ala mereka.

Kebanyakan pengguna medsos memang tidak akan lantas membai’atkan diri mereka menjadi anggota HTI ataupun FPI setelah membaca narasi-narasi itu, tetapi narasi-narasi itu akan cukup mempengaruhi simpati mereka pada HTI dan FPI. Alhasil, akhirnya keberadaan HTI dan FPI pun akan semakin kuat mengakar, meskipun di atas kertas mereka sudah dibubarkan pemerintah.

Melihat tiga realitas tersebut, agaknya pemerintah dan masyarakat moderat harus segera bahu membahu membendung laju narasi-narasi kampanye mereka di media sosial. Tindakan pemerintah membubarkan dua ormas tersebut sudah baik, karena setidaknya menjadi peringatan tersendiri bagi mereka bahwa penghianatan terhadap kesepakatan luhur para pendiri bangsa itu adalah tidak termaafkan. Tetapi, tentu saja sekedar pelarangan itu masih belum cukup. Perjuangan melumpuhkan ormas anti-Pancasila itu harus diperluas lagi dengan berjuang menghadirkan kontra narasi di media sosial. Bagaimanapun gerakan mereka itu adalah gerakan yang berbasis ideologi, dan cara terbaik untuk menumbangkan ideologi itu adalah dengan penghadiran ideologi kontra. []

*Muhammad Arif, Dosen Prodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga

2 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!