Greg Fealy, Jokowi dan Komitmen Kebangsaan

1
808

Sangkhalifah.co — Beberapa hari ini, media WhatsApp berseliwiran sebuah pernyataan seorang pengamat politik Australia yang memberikan pernyataan bahwa Jokowi tidak ramah dengan kaum Islamis. Nama Greg Fealy tidak asing di Indonesia. Tetapi pesan berjudul “Jokowi musuh umat Islam perang saudara di ujung tanduk” harus ditanggapi. Tulisan itu sesungguhnya tidak nyambung, antara judul yang ditebalkan dengan isi. Yakni, “islam” dan “islamisme”. Dugaan saya, judul tersebut dibuat oleh penyebar utama, dan kemungkinan juga dibuat oleh oposisi yang hendak menggiring pernyataan Greg di momentum Indonesia sedang menghadapi beberapa gejolak dan menguji kembali komitmen kebangsaan kita. Sebab, pemelintiran opini, berita dan pernyataan seorang tokoh akhir-akhir ini cukup massif.

Kondisi dan sikap rakyat terhadap pemerintah Indonesia kini terbagi menjadi empat: mereka yang mendukung pemerintah; oposisi (walaupun realitasnya ada oposisi yang 100 persen dan ada oposisi yang tetap bersuara tapi diam-diam menikmati sumber kehidupan dari jejaring pemerintahan Jokowi; mendukung sewajarnya dan mengkritik sembari memberi solusi; dan sebahagian orang yang nyaman di kasur empuknya. Keempatnya ini memiliki perspektif berbeda dalam menyikapi gerakan Islamis, transnasional, fundamentalisme, radikalisme dan terorisme.

Sebelum lebih jauh. Kita harus membedakan terlebih dahulu membedakan “islam” dan “islamime”. Islam adalah agama dan keyakinan seseorang, sedangkan islamisme adalah gerakan politik keagamaan yang melegitimasi gerakannya dengan simbol-simbol dan teks-teks agama. Adapun watak Muslim dalam memandang dan membawa ajarannya berbeda-beda, setidaknya terbagi menjadi eksklusif, inklusif dan pluralis. Perbedaan itu disebabkan pengambilan sumber untuk menguatkan sesuatu yang dibacanya. Maka sejak wafatnya Nabi, ajaran Islam ditafsirkan secara tidak tunggal dan melahirkan banyak sekte, aliran dan mazhab.

Disini kita bisa menarik kesimpulan sederhana. Islam adalah agama yang memiliki sifat universal; aliran adalah pemahaman seseorang terhadap Islam; politik adalah partai; dan ideologi adalah dasar yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok tertentu dalam men-drive institusi atau perkumpulannya. Misalnya, Hizbut Tahrir Indonesia adalah partai politik yang membentangkan sayapnya di beberapa negara dengan mengajukan dua hal dalam kenegaran: sistemnya bernama Khilafah Islamiyah dan ideologinya Islam (Qur’an dan Sunnah).

Tuduhan bahwa Jokowi memusuhi Islam menjadi tidak benar. Dalam Islam jelas konsekuensinya (dalam soal agama). Meragukan saja dilarang, apalagi memusuhinya. Tetapi jika Jokowi meragukan dan menutup pintu pergerakan kaum Islamis yang ingin mengganti dasar dan falsafah negara, sistem negara dan membawa virus ganas berupa kehancuran adalah keniscayaan yang harus dilakukan Jokowi sebagai presiden. Sikap tegas Jokowi dalam memutus mata rantai yang telah dirancang kaum Islamis guna menjada persatuan Indonesia dan keutuhan bangsa ini. Hal ini tidak bisa ditawar-tawar. Sebab jabatan politik tidak boleh mengorbankan rajutan persaudaraan dan menghilangkan status Indonesia sebagai bhinneka tunggal ika.

Mengapa? Kaum Islamis yang berwajah dua di Indonesia harus diwaspadai; bukan karena kebencian terhadap ajaran Islam, tetapi mewaspadai penyelewengan dan pemerkosaan ajaran Islam, sebagaimananya yang kerap ditonton di jagat maya. Dan Jokowi tidak sendirian dalam hal ini. Seluruh masyarakat nasionalis-religius akan terus mendukung dan melawan gerakan transnasional yang ada di Indonesia, dan marak pasca reformasi.

Berwajah dua yang saya maksud adalah mereka yang secara nyata menentang sistem dan dasar negara seperti kelompok Hizbut Tahrir Indonesia—yang telah dibubarkan tapi gerakan ideologisnya masih ada, dan kelompok radikal-teroris seperti ISIS, Jamaah Islamiyah dan kawan-kawannya, juga simpatisan jihadis Afghanistan dan tokoh-tokoh jihadis luar negeri lainnya. Mereka itu tidak memiliki komitmen kebangsaan, yang ada hanyalah komitmen kelompok dan antar pemimpin mereka semata.

Wajah lainnya, mereka yang ikut dan terlibat dalam percaturan politik di Indonesia tetapi memiliki visi-misi utama untuk “mewujudkan negara yang ber-ideologi Islam” seperti Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan perpanjangan tangan dari Ikhwanul Muslimin yang lahir di Mesir. Salah satu tokoh sentralnya adalah Helmi Aminuddin—yang juga pernah berada di dalam struktur NII di bawah komando Adah Djaelani dan Soeripto—yang menyerap dan mengadopsi ajaran dan manhaj serta membangun komunikasi aktif secara organisasional dengan gerakan Ikhwanul Muslimin faksi Qiyadah, Said Hawa pada tahun 1985.

Kita ketahui bersama bahwa sepulangnya Helmi Aminuddin dari Timur Tengah, jargon dan bendera yang dikibarkan—sebagaimana yang terdokumentasikan dalam banyak referensi—adalah klaim sebagai gerakan Islam kaffah dan menafikan eksistensi gerakan Islam lainnya di Indonesia. Dan hingga kini, gerakan tarbiyah itu masih merajalela di kampus-kampus swasta maupun negeri yang dirancang secara terstruktur dan terorganisir serta berjenjang secara rapi. Dan sistem gerakan tarbiyah ini mengacu kepada Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir.

Maka kebijakan pemerintah ini bukan dalam konteks “mengikis hak asasi manusia dan merusak nilai demokrasi serta menyebabkan reaksi radikal” sebagaimana yang diungkapkan Greg Fealy. Justru radikal-teroris lahir dari pemahaman yang selama ini disebarkan oleh kaum Islamis, lebih-lebih kelompok khawarij (yang oleh Lembaga Fatwa Mesir dikatakan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah khawarij modern dan musuh negara. Mereka mengatasnamakan agama untuk menebarkan kerusakan) dan wahabi.

Disini pula argumentasi “merusak nilai demokrasi” adalah salah, karena mereka menunggangi demokrasi dan berselancar di atas ombak demokrasi. Sebagaimana HTI yang menolak demokrasi tapi memanfaatkan demokrasi untuk menyebarkan virus Khilafah Tahririyah-nya, dan berlindung di balik demokrasi jika terjebak dalam kasus politik?. Greg ingin membawa kita pada pada ruang dan kesimpulan yang kacau serta mengaburkan komitmen kebangsaan. Apa itu? sebuah upaya yang disengaja dan sistematis dalam rangka menghalangi dan melemahkan posisi oposisi yang sah secara hukum dan menjadi bagian dari sebuah pemerintahan, dengan dalih agar tercipta stabilisasi pemerintahan. Kesimpulan Greg ini bisa kita lihat juga dengan judul tulisan “Jokowi’s Authoritarian Turn” karya New Mandala.

Sebuah pemerintah yang melanggengkan pergerakan kaum Islamis yang ingin menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara adalah mereka yang keluar dari kesepakatan bersama dan komitmen kebangsaan. Konsensus bersama ini mau tidak mau harus terus dipelihara bahkan dengan cara apapun. Prinsipnya jelas, komitmen kebangsaan dan kesepakatan bersama tidak bisa diganti oleh kesepakatan yang keluar dari mulut-mulut kelompok kecil. Dan konsensus berupa Pancasila tidak bisa ditawar-tawar. Pada aspek ini, Jokowi telah menempatkan Indonesia dan men-drive serta menyikapi keberadaan kaum islamis dan gerakan transnasional telah benar.

Dengan demikian, pengamat luar tidak sepenuhnya harus kita benarkan dalam melihat Indonesia. Sebab, banyak orang luar yang tidak menginginkan rajutan dan tali persaudaraan di Indonesia terjalin dengan baik. Kasus-kasus penutupan pintu terhadap gerakan transnasional dan yang ingin mengganti hukum negara kita dengan hukum Islam sebagai upaya agar Indonesia tidak seperti negara-negara di Timur Tengah yang pecah belah karena persoalan ideologi. Di samping itu juga, banyak orang luar yang melirik Pancasila dan ingin mereplikasinya, tapi tidak bisa. Mari kita jaga bersama dan jangan terpengaruh oleh pendapat orang luar yang tidak baik untuk kemaslahatan Negara Indonesia. []

1 comment

Leave a reply

error: Content is protected !!