Generasi Milenial Diterpa Badai Radikalisme-Terorisme

2
603

Sangkhalifah.co — Menjelang akhir tahun 2020, Indonesia digemparkan oleh keputusan bersama terkait pembubaran Front Pembela Islam. FPI menyusul ke liang lahat seperti PKI dan HTI. Ketiganya menjadi organisasi atau perkumpulan yang kerap membuat kegaduhan secara politik dan sosial serta membahayakan untuk keberlangsungan kesatuan Republik Indonesia.

Bangsa Indonesia pada tahun 2020 disirami oleh ragam narasi. Isu utama yang bertengger di papan atas (baik online maupun cetak) seperti operasi lilin 2020, pilkada serentak, PSBB, penembakan laskar FPI, pelanggaran protokol kesehatan, aksi bela HRS, aksi tolak HRS dan lain sebagainya. Kesemuanya menggeser kasus seperti KAMI, kasus Mahaher yang masuk penjara dan ancaman KKB yang hanya dibicarakan sebanyak 1000an saja.

Di sisi lain, individu yang sering dibicarakan di media sosial adalah Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono, Irjen Pol Fadil Imran, sedangkan tokoh pemerintah yang sering dibicarakan adalah Prof. Mahfud MD. Hampir semua media sosial, khususnya di bulan Desember Prof. Mahfud MD menjadi perbincangan menarik, baik penembakan maupun pembubaran FPI. Dalam perbincangan di bulan Desember, akun-akun robot pun berbeda dengan tahun dan awal tahun 2020 masih di bawah 10 persen.

Walaupun perbincangan FPI menjadi nomor satu, tapi tahun ini berita dan narasi soal terorisme tidak turun. Aksi-aksi terorisme masih menjadi pusat perhatian masyarakat juga, khususnya para pekerja kontra narasi dan ideologi, baik yang independen maupun menjadi mitra pemerintahan. Misalnya dalam data kepolisian, perbincangan soal terorisme di akhir tahun masih mencapai di kisaran 5000an. Walaupun bertengger di papan atas, tapi ada penurunan di bandingkan akhir-akhir tahun sebelumnya.

Pada aspek inilah, mau tidak mau, narasi radikalisme dan terorisme tetap saja diproduksi oleh orang-orang yang berkepentingan secara politik (global) maupun jaringan radikal-teroris dengan memanfaatkan situasi pandemi ini. BNPT telah menyatakan untuk tetap mewaspadai pergerakan spread of radicalisation di dunia maya.

Jika dibandingkan dengan hasil riset BNPT terkait indeks potensi radikalisme dari tahun 2017 hingga 2020 menurun, tetapi pertunjukan sikap non-Pancasila tetap perlu diwaspadai. Menurun secara aksi dan tindakan tidak berarti dari segi pemahaman dan sikap menurun. Dalam peta radikalisme, seseorang diawali oleh pemahaman yang salah, melahirkan sikap ketidakpercayaan pada pemerintah dan konstruk bernegara, kemudian diikuti oleh tindakan.

Dan akhir tahun 2020 ditutup dengan sajian data menggeparkan dari BNPT. Berdasarkan laporan BNPT yang diwartakan oleh Kepala BNPT dalam acara FKPT di Bali, Komjen Pol Boy Rafli mengatakan sekitar 85 persen dari generasi milenial (usia 20-39 tahun) yang berpotensi tergabung dalam jaringan radikalisme-terorisme. Tentunya riset akhir tahun ini dilakukan di 32 provinsi. Jika kita korelasikan dengan data di akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, kenaikan simpatisan HTI meningkat 0,4 persen menjadikan data-data ini membuat kita harus tetap di garda terdepan melawan dan berperang secara intelektual.

Pertanyaannya, dari mana pintu masuknya dukungan itu terjadi? Dari riset yang ada, baik data yang dimiliki oleh lembaga/pihak negara maupun instansi non-pemerintahan, pintu utamanya di tahun 2020 masuk melalui Youtube, khususnya pencarian topik keagamaan. Disini menjadi tugas utama para pekerja kontra narasi dan ideologi dari lembaga manapun untuk memulai memenuhi konten-konten keagamaan moderat di Youtube (durasi di bawah 30 menit). Sebab, pembacaan dan pencarian melalui website berada di posisi terbawah dibandingkan Youtube yang bertengger di nomor satu. Jika kita menarik kesimpulan dari paparan Kepala BNPT sekitar 85 persen maka bisa dipastikan sekitar 80 persen netizen akan menambah wawasannya dari media sosial. Ini menjadi logis di tengah banyaknya kegiatan (apapun) yang melaksanakan work from home.

Tugas utama kita di tahun 2021, khsususnya yang terlibat dalam kontra narasi dan ideologi harus menjadikan topik kebhinekaan dan Pancasila sebagai narasi nomor satu. Jika kita melirik pada instansi pemerintahan, ada dua lembaga yang baru menfokuskan hal ini, yakni Kemdikbud dengan “Pelajar Pancasila”-nya yang mengedepankan enam aspek seperti sila pertama, kebhinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Satu lagi yakni BPIP dengan program-program utamanya. Lebih-lebih anggaran BPIP yang akan dialokasikan kepada kedeputian Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Kerja Sama sebesar Rp 24,1 miliar. Anggaran ini harus dimaksimalkan secara nyata dan terukur setelah melalui meja kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi dengan kepemilikan anggaran sebesar 17 miliar.

Kerja terukur dalam pembumian Pancasila harus menjadi anti-tesa dari narasi ajakan untuk mendukung gerakan radikalisme dan terorisme. Sebab itulah, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyatakan radikalisme menganggap kebenaran itu absolut. “Radikalisme itu sudah sampai tahap lampu merah, sehingga kita perlu warning dan lakukan pencegahan. Radikalisme itu seolah-olah dirinya paling benar, dan yang lain salah. Di negara yang majemuk ini, enggak bisa seperti itu. Bahaya radikalisme itu adalah memanipulasi agama untuk kepentingan merebut kekuasaan sesaat.”

Jadi, anggapan Mardani Ali Sera bahwa lembaga pemerintah menjual isu radikalisme dan terorisme adalah tidak benar. Mengapa? Terorisme dalam dekade terakhir ini telah beraksi di “beranda rumah” kita; Indonesia. Mereka semakin terang-terangan. Jangan pernah menyepelekan persoalan radiakalisme-terorisme, karena di Eropa dan Amerika yang disebabkan para politisinya kerap menyederhanakan persoalan. Jenis politisi seperti Mardani (PKS) ini biasanya lantang sebelum terjadi kericuhan dan diam di saat porak poranda. Model ini bisa menjadi virus di masyarakat. Sebab para politisi culas yang bermulut nyaring diikuti oleh orang-orang baik yang “bodoh” (tidak mampu menggunakan alat filter dalam mengasup sesuatu).

Disini yang berbahaya adalah ketika data dan fakta sangat mengkhawatirkan tapi para politisi dan masyarakat menganggap radikalisme-terorisme sebagai soal sederhana, maka gelombang dukungan kepada gerakan radikal-teroris akan meningkat. Mengapa? Para jihadis dan ideolog dari kelompok radikal-teroris menunggu momentum seperti itu. Salah satu virus yang terus ditebarkan, kemudian diambil dan digunakan oleh kelompok-kelompok yang ada di Indonesia seperti FPI, HTI, KAMI, MMI dan sejenisnya adalah mengambil wujud politik populis yang beridiom Islam dan memperjualbelikan data-data keislaman walaupun tidak menjadi konsensus bersama di sebuah negara.

Wajar jika Prof. Hendropriyono mengatakan, kini situasi kita dihadapkan oleh gelombang “mabuk (ber)agama” yang kehilangan nalar kritis dan kehilangan akal sehat. Menilai yang berbeda layaknya manusia yang berlepas dari pegangan kitab sucinya dan yang tidak sama (secara idoelogis) dianggap telah mengingkari ajaran atau syariat Islam. Kondisi ini masih akan terus kita jumpai pada tahun 2021. Pemahaman-pemahaman non-Pancasila akan bertabur di jagat media sosial. Maka antisipasi dan pembuatan anti-virus harus segera dilakukan semarak mungkin. []

2 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!