Formalisasi Syariat Dalam Konteks Kebangsaan

0
363

Sangkhalifah.co — Ide formalisasi syariat Islam sudah muncul sejak setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Keinginan membentuk sistem bernegara yang seluruhnya berlandaskan aturan Islam muncul saat proses perumusan dasar negara. Hal itu bahkan berlanjut sampai pada masa Orde Lama. Meskipun pada masa Orde Baru isu ini tidak terlalu terdengar gaungnya, namun sesaat setelah kejatuhannya, isu itu kembali mencuat ke publik.

Logika mayoritas Muslim adalah salah satu alasan yang kerapkali dilontarkan para pengusung ide formalisasi syariat guna menerapkan hukum Islam secara formal. Meskipun logika ini bertentangan dengan fakta sejarah kemerdekaan Indonesia yang tidak saja diperjuangkan oleh masyarakat Muslim, namun juga oleh non-Muslim. Sehingga, ide formalisasi syariat memiliki konsekuensi. Sebagaimana menurut Bahtiar Effendy, bukan saja konsekuensi faktor sejarah, tetapi juga faktor sosial, politik, dan keberagaman bangsa Indonesia.

Khamani Zada dalam buku Islam Radikal menegaskan, ide formalisasi syariat Islam bahkan terus berlanjut hingga era reformasi. Ide ini sebagiannya diwakili oleh Hizbut Tahrir (HT), Front Pembela Islam (FPI) dan Komite Islam untuk Solidaritas Dunia (KISDI). Kelompok-kelompok ini secara umum memiliki visi yang sama, yaitu memformalisasikan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara total. Meskipun, ada perbedaan secara tipologis, karakteristik, pemikiran dan gerakan. Tidak hanya dengan ide dan pernyataan, keinginan memformulasikan syariat Islam dalam konteks kebangsaan ini juga tidak jarang dilakukan dengan cara-cara ekstrim dan kekerasan.

Baca Juga:

Memformalisasikan syariat Islam memang hal penting, akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah formalisasi nilai-nilai syariat, bukan sekadar simbol belaka. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, ide formalisasi syariat yang lebih menekankan pada aspek simbol hanya akan merusak tatanan yang telah menjadi wadah kesepakatan bersama dan sebuah penghianatan yang tidak terpuji. Sementara formalisasi nilai-nilai syariat sangat relevan dalam konteks kebangsaan. Ide kedua ini tidak hanya tidak akan merusak kesepakatan sistem yang telah didiskusikan panjang lebar oleh para founding fathers, tetapi juga tidak mengurangi esensi ajaran Islam.

Sejalan dengan itu, Said Aqil Siraj menegaskan, formalisasi syariat Islam tidak berarti dipahami sebagai Islam dalam bentuk fisiknya, akan tetapi yang terpenting adalah nilai-nilai Islam di dalamnya. Islamisasi negara dengan melegal-formalkan Islam dalam negara hanyalah formalitas yang harus diakhiri. Formalisasi syariat tidak lebih penting dari perilaku dan moralitas manusia yang hidup dalam suatu negara.

Al-Qur’an sudah sejak 14 abad yang lalu memberikan panduan formalisasi syariat secara apik. Jika kita berkaca pada QS. Al-Mâ’ûn [107]: 1-7 orang-orang yang selalu mendahulukan atas nama agama (Alladzî yukadzibu biddîn) maka kerapkali justru mengianati agama itu sendiri. Mereka dicap oleh Al-Qur’an dengan label ‘penghardik anak Yatim (yadu’ al-yatîm)’, ‘tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (lâ yahuddu ‘alâ ta’âmil miskîn)’, ‘lalai dalam salat (wail al-mushallîn)’, ‘orang riya (yurâ’ûn)’, dan ‘enggan menolong dengan barang berguna (yamna’ûna al-mâ’ûn)’.

Formalisasi syariat Islam dalam konteks kebangsaan bukan melegal-formalkan simbol-simbol Islam, akan tetapi memformalkan nilai-nilai Islam dengan titik fokus pada moralitas. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Fushilat [41]: 33, bahwa orang-orang yang perkataannya baik (ahsanu qawlan), mengajak kepada Allah (da’â ilallâh), dan berbuat amal salih (‘amila sâlihan), maka mereka mendapat predikat dari Al-Qur’an sebagai Muslim sejati (innanî minal muslimîn). Pada ayat ini orang-orang yang lebih mendahulukan nilai-nilai Islam berupa meralitas—bukan mengutamakan simbol Islam—ditetapkan Al-Qur’an sebagai orang-orang Islam yang sejati. []

Leave a reply

error: Content is protected !!