Formalisasi Syariah; Telaah Tafsir Al-Qurthubi

3
503

Oleh: Zakiyal Fikri Mochamad (Mahasiswa Pascasarjana IIQ Jakarta)

Tiga ayat dalam Qur’an―surah Al-Nisâ’ [4]: 44, 45, dan 47―oleh sebagian kalangan, khususnya Hizbut Tahrir, disebut-sebut sebagai argumen paling mantap terkait kewajiban formalisasi syariah dalam pelbagai bidang kehidupan tanpa terkecuali; baik dalam urusan agama, sosial maupun ketatanegaraan. Syariat Islam harus didahulukan dan harus menjadi satu-satunya undang-undang yang paten. Sebab tiada hukum yang paling hak kecuali hukum Allah, dan itu adalah Syariah Islam.

Menurut pemahaman mereka, orang-orang yang menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai pijakan dasar di dunia ini, maka disebut sebagai orang fasik, zalim bahkan kafir. Begitu pula dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim ini, juga diklaim mendapatkan julukan-julukan itu dari lantaran telah menjadikan Pancasila sebagai undang-undang negara bukan dengan Syariat Islam.

Sebelum mengomentari pernyataan Hizbut Tahrir di atas, apakah betul atau salah, barangkali kita perlu menelisik kembali maksud ketiga ayat tersebut dari kacamata para mufasir yang memang memiliki otoritas untuk memahami ayat Al-Quran secara komprehensif. Bukan dari kacamata golongan tertentu atau bahkan menurut pendapat individu. Karena bagaimanapun juga, persoalan menentukan wajib-tidaknya mendirikan Syariah Islam tetap bersumber dan merujuk kepada Al-Qur’an dan hadis. Dan salah satu mufasir yang layak menjadi rujukan dalam persoalan ini adalah Al-Qurthubi (w. 671H).

Baca: Nalar Maqashid Al-Syariah dalam Diktum Pancasila

Mufasir yang terkenal dengan pengetahuanya yang luas tentang kitab Al-Qur’an, terutama terkait dengan hukum-hukum Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan satu karyanya yakni Tafsîr Al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur’ân yang secara konten memang lebih banyak menitik beratkan pada pembahasan hukum-hukum keislaman. Maka tidak keliru, bila tulisan ini akan merujuk kepadanya untuk memahami ketiga ayat yang dinilai sebagai dalil kewajiban formalisasi syariah. Namun, apakah Qurthubi sepemikiran dengan Hizbut Tahrir di atas, ataukah malah berbeda dengannya, atau justru di pihak yang netral?

Dalam pandangan Qurthubi, ayat ini dan dua ayat setelahnya (45 dan 47) hanya diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir saja. Qurthubi tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa ketiga ayat tersebut berlaku umum (general), baik untuk kalangan kaum Muslim, Yahudi maupun orang kafir itu sendiri. Pernyataan beliau ini didasarkan atas riwayat Sahih Muslim dari hadis al-Barra yang menjustifikasi hal tersebut. Dari sini maka bisa dipahami bahwa ia termasuk golongan ulama yang berpaham “al-‘Ibratu bi khusus al-Sabab lâ bi ‘umûm al-Lafzi (yang dianggap itu kekhususan sebab bukan keumuman lafalnya), bukan bagian dati pengikut paham (al-‘Ibratu bi ‘umûm al-Lafzi lâ bi khusûs al-Sabab (yang dianggap itu keumuman lafalz bukan kekhususan sebabnya).” Karena pemahaman ini, Qurthubi menyatakan bahwa orang Muslim tidak disebut kafir sekalipun ia melakukan dosa besar. Sebab konteks ayat ini hanya dikhususkan bagi orang kafir saja.

Bila mengikuti pendapat di atas, maka secara otomatis gugurlah pendapat Hizbut Tahrir yang menyatakan bahwa ide formalisai Syariat Islam dalam segala bidang hukumnya wajib tanpa terkecuali. Maka tidak berlebihan bila bahwa umat Muslim di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia yang saat ini tidak sepenuhnya menjalankan Syariat Islam dalam kehidupan bernegara, misalnya, melainkan menjadikan undang-undang negara setempat sebagai putusannya, itu tidak disebut kafir. Sebab konteks ketiga ayat di atas hanya berlaku bagi kaum kafir saat itu bukan untuk saat ini.

Baca: Doktrin ASWAJA: Antara Khalifah dan Khilafah

Dengan kata lain, ketiga ayat tersebut—menurut Qurthubi—adalah termasuk al-Ayât al-Khabariyah (ayat berita) bukan âyat al-Ahkâm (ayat hukum) yang harus dilakukan secara mutlak. Sehingga kedudukan ketiga ayat tersebut hanya sebatas sebagai informasi sekaligus ibrah saja bagi kaum sesudahnya tentang kaum kafir yang seperti itu, supaya mereka tidak menyampai pendahulunya tersebut.

***

Disisi lain, untuk mewujudkan impiannya  mendirikan sistem khilâfah, Hizbut Tahrir menggunakan pelbagai dalil, baik al-Qur’an, hadis maupun logika untuk melegitimasi gagasanya tersebut. Sehingga berbagai ayat Al-Quran mereka ajukan dan politisasi. Dan salah satu hujah mereka itu adalah Qs. al-Mâ’idah [5]: 48-49.

Dua ayat itu mereka yakini sebagai argumentasi paling kuat untuk mendirikan khilâfah. Terutama diisyaratkan pada kata ihkam (putuskan lah) yang menggunakan redaksi Amr (perintah) sehingga bersifat tegas dan wajib. Di samping itu, maksud ihkam tersebut, juga mereka tafsirkan dengan “wajibnya memutuskan perkara berdasarkan sistem khilâfah dan harus dilakukannya oleh seorang khalifah (pemimpin). Dari sinilah asal muasal pemikiran mereka bahwa khalifah dan sistem khilâfah-nya merupakan suatu kesatuan dan keharusan.

Yang menjadi pernyataannya adalah; apakah benar bahwa kedua ayat di atas tersebut merupakan dalil legalnya mendirikan khilâfah? atau betulkah kata ihkam (putuskan lah) dimaksudkan sebagaimana tafsiran Hizbut Tahrir tersebut?

Baca: Khilafah: Membawa Berkah atau Malapetaka?

Menurut Hizbut Tahrir, ayat ini merupakan dalil paling tegas tentang wajibnya mendirikan hukum Allah atau Syariat Islam. Dan dilarang untuk mengikuti hawa nafsu sebagai pijakan hukum untuk memutuskan urusan manusia. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa ayat ini mengindikasikan adanya kesinambungan yang paten untuk memilih seorang pemutus perkara berdasarkan pedoman al-Qur’an sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Dengan kata lain, sekalipun Nabi Muhamamd telah wafat, kewajiban untuk memutuskan segala hukum berdasarkan panduan al-Qur’an terus berlanjut sampai saat ini, karena ayat tersebut bersifat tegas (redaksi perintah; amr). Sehingga dari sini, maka kata hakama dalam ayat tersebut sudah dialihkan yang tadinya bermakna seorang pengendali kemudian berubah menjadi “khalifah dan sistemnya khilâfah.”

Sementara Qurthubi mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan tugas Nabi Muhammad yang mengharuskan memutuskan perkara seusai dengan hukum-hukum Allah, yakni al-Qur’an bukan mengikuti hawa dan keinginan kaum Yahudi. Dalam ayat ini, Qurthubi sama sekali tidak memahami kata hakama dengan makna politis apalagi sampai kepada penafasiran khalifah dan khilâfah sebagaimana yang diserukan Hizbut Tahrir di atas. Qurthubi hanya menyampaikan wajibnya memutuskan sesuai dengan hukum Allah, dan sasaran ayat ini pun ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Qurthubi menyatakan:

“Jangan tinggalkan untuk memutuskan sesuai dengan apa-apa yang telah diturunkan Allah dari al-Qur’an untuk menjelaskan kebenaran dan hukum-hukum… maka Allah melarangnya (Muhammad) untuk mengikuti apa yang dinginkan mereka.”

Qurthubi juga tidak memberikan pernyataan akan wajibnya ketersinambungan untuk meneruskan tugas Muhammad tersebut di masa sekarang ini yakni dengan memilih seorang khalifah dan menjadikan khilâfah sebagai sistemnya. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman beliau ketika menafsirkan ayat selanjutnya “لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا  (QS. Al-Mâ’idah [5]: 48). Dimana ayat ini menjelaskan tentang sudah tidak ada keterkaitan dengan syariat terdahulu. Artinya, setiap kaum memiliki syariat (aturan agama) dan minhaj (aturan hidup) masing-masing sesuai zamannya saat itu. Untuk itu―lanjutnya―kitab Injil hanya berlaku untuk kaumnya (Nasrani), kitab Taurat untuk pemiliknya (Yahudi), dan begitu juga al-Qur’an hanya berlaku untuk umat Muslim dan ini pun hanya terbatas pada tatanan syariat dan peribadatan saja.

Baca: Negara dan Agama, Dua Sayap Penyelamat Dunia Akhirat

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa pesan yang hendak disampaikan di dalam ayat ini adalah perlunya memutuskan perkara sesuai dengan agama yang dianut oleh si hakim tersebut. Dan substansi agama lah yang menjadi bahan pertimbangannya. Artinya, siapa saja bisa menjadi hakim untuk agama yang dianutnya, asalkan harus tunduk dengan putusan yang telah diturunkan oleh Allah untuk agama yang dianutnya tersebut. Sementara keharusan meneruskan sistem pemutusan sebagaimana yang dilakukan Nabi saat itu, lalu kemudian dilakukan untuk saat ini dalam satu sistem yakni khilâfah islâmiyah adalah suatu perkara yang berlebihan. Karena yang terpenting adalah esensi dan substansi al-Qur’an sebagai hakim serta kredibilitas seorang hakim dalam memutuskan perkaranya, bukan semata-mata ditentukan oleh satu sistem saja, sebab bumi dan multikultural masyarakat saat ini khususnya Indonesia berbeda dengan bumi dan multikultural dimana sistem khilâfah berkembang di zaman Nabi.

Kemudian berkaitan dengan perdebatan dalam tafsir, apakah ayat 49 ini me-nasakh ayat sebelumnya yakni 42, Qurthubi sendiri memiliki pendapat yang cukup unik. Kenapa? Sebab, di dalam kitabnya, mula-mula Qurthubi merekam adanya pe-nasakh ayat sebelumnya. Qurthubi mengatakan: “telah kami sebutkan bahwa ayat ini diturunkan belakangan, maka ia adalah pe-nasakh (ayat sebelumnya).” Namun diakhir pernyataannya, justru menegaskan bahwa ayat ini masih ada keterkaitan erat dengan ayat 42 tersebut sehingga secara tidak langsung tidak ada nasakh di dalam kedua ayat ini.

Baca: Jihad: Menghilangkan Kemungkaran

Konsekuensi dari pendapat Qurthubi ini adalah adanya semacam hak pilih/kebebasan (takhyîr) bagi Nabi untuk memutuskan atau berpaling dari mereka. Dan jika dikaitkan dengan kewajiban memilih khalifah dan sistem khilâfah yang digaungkan oleh Hizbut Tahrir, maka pendapatnya keliru. Sebab apa?

Nabi Muhammad saja diberi kebebasan oleh Allah untuk memutuskan dengan hukum Allah atau tidak. Sementara Hizbut Tahir justru menjadikan hukum Islam sebagai satu kewajiban mutlak dalam memutuskan suatu perkara, lebih-lebih dalam konteks kemajemukan seperti di Indonesia. Dari penjelasan ini, pengangkatan khalifah dan khilâfah sebagai sistemnya merupakan satu gagasan yang memaksa, sebab telah menghilangkan unsur takhyir (hak pilih) yang menjadi bagian dari dua ayat tersebut. Dengan demikian, sistem khilafah bukanlah suatu kewajiban dalam Islam. []

3 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!