Dr. Sahiron: Tidak Ada Perintah Qur’an Mendirikan Khilafah

4
728

Sangkhalifah.co — Propaganda anti-Pancasila dan anti-Demokrasi dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia yang mengusung Khilafah Islamiyyah tetap masih ada walau pemerintah telah mencabut badan hukumnya. Beberapa bulan ini narasi yang diangkat secara masif adalah bahwa sistem yang diusungnya (khilafah) merupakan ajaran Islam dari wahyu.

Dr. Phil Sahiron Syamsuddin mengatakan bahwa argumentasi yang dibuat oleh HTI tidak memiliki legitimasi dalam Al-Qur’an. “Al-Qur’an maupun hadis hanya memerintahkan bahwa kepemimpinan dan pemerintahan harus menegakkan nilai-nilai agama. Sistem khilafah tidak dikenal dalam Qur’an. Jika diperas, maka intisarinya adalah menegakkan keadilan sosial dan hukum, amanah, kesejahteraan dan pemerataan SDM,” ujar Plt. Rektor UIN SUKA usai webinar bertajuk “Menangkal Propaganda Eks HTI dalam Negara Pancasila” yang diselenggarakan oleh FKMTHI, Yayasan Bina Bangsa Indonesia dan Sangkhalifah.co.

“Saat ini ada dua tantangan besar yang dihadapi Pancasila, yakni sekelompok kecil yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi dan sistem lain, baik yang berbasis agama maupun sekuler. Keduanya berbahaya untuk keberlangsungan NKRI. Dan kedua, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa,” katanya.

Sahiron melanjutkan, ada ayat dalam Qur’an yang bisa kita jadikan pegangan, hubungannya antara Pancasila dan penerapan ajaran Islam.

“Dalam Qs. Al-A’raf [7]: 199 ada dua redaksi penting, yaitu ‘urf dan ma’ruf. Konteks tekstual kata ma’ruf disitu adalah relasi antar-manusia. Jadi, ‘urf bertitik pada prilaku-prilaku yang baik dalam konteks budaya, maka ma’ruf prilaku-prilaku yang baik menurut syara’ dan kewibawaan. Keduanya itu mengakomodir keterlibatan wahyu dan akal budi manusia. Dengan demikian, Al-Qur’an tidk menafikan aturan manusia untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan berbangsa,” ujarnya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu di Indonesia dikenal kesepakatan bersama, yakni Pancasila. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang membuat kesepakatan di Madinah. Nama kesepakatannya adalah Piagam Madinah.

“Ketika Nabi hijrah ke Yatsrib, Nabi melihat penduduknya itu plural dari segala sisi. Ada dua suku besar kala itu, suku Aus dan Khazraj. Agamanya pun bervariasi: ada Yahudi, Kristen, Islam dan Majusi. Maka Nabi membentuk kesepakatan bersama yakni Piagam Madinah. Konsensus inilah yang menjadi inspirasi kiai-kiai dan founding fathers NKRI untuk membuat Pancasila, yang semisal dengan Piagam Madinah,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa mengikuti Pancasila, UUD 1945 dan variannya merupakan bentuk aktualisasi para pendiri bangsa dalam mencontoh Nabi Muhammad sewaktu di Madinah.

“Memproklamirkan NKRI dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, sejatinya telah ittiba’ li sunnati Rasulillah SAW (mengikuti sunnah Rasulullah SAW). Dalam pengertian mengikuti praktik Nabi dalam membuat Piagam Madinah,” tutupnya.

4 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!