Doktrin ASWAJA: Antara Khalifah dan Khilafah

9
1009

Sangkhalifah.co — Kekhilafan seorang manusia, merupakan keniscayaan. Tapi, beda halnya, jikalau khilaf menjadi budaya dan ditradisikan dalam sebuah kelompok, maka itu bukan khilaf yang natural, melainkan khilaf yang dikoordinir secara sistematis dan terstruktur. Salah satu kekhilafan yang ditradisikan adalah argumentasi bahwa khalîfah menjadi bagian integral dari sistem khilâfah. Dan di luarnya istilah khalîfah tidak berlaku.

Khalîfah adalah pemimpin atau sosoknya. Sedangkan khilâfah adalah sistemnya. Asal kata keduanya dalam Bahasa Arab berasal dari kata khalafa yang salah satu maknanya berarti: menggantikan (yang lain). Dalam Al-Qur’an, manusia dibicarakan (dalam konteks khalîfah tadi) sebagai “pewaris di muka bumi” berasal dari dalil berupa potongan ayat-ayat Qur’an, seperti khalâ’if al-Ardh (Qs. Al-An’âm [6]: 165), khulâfa’a al-Ardhi (Qs. Al-Naml [27]: 62) dan khalâifa fî al-Ardhi (Qs. Fâthir [35]: 39). Dari ketiganya itulah, kata itu terbagi dua, yakni: khulafâ yang berarti pemimpin dalam hal penegakan hukum. Sedangkan khalâ’if berarti (upaya) pemeliharaan yang mengantarkan segala sesuatu pada tujuan penciptaan-Nya.

Allah tidak saja memberikan legitimasi kepada manusia sebagai pewaris di muka bumi, tapi Allah menjadikan manusia sebagai pengelola. Dalam konteks pengelolaan, Al-Qur’an berbicara dalam dua hal, yaitu: Nabi Adam yang dijadikan khalîfah sebagaimana firman-Nya, Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (Qs. Al-Baqarah [2]: 30).

Dan yang kedua, kata khalîfah memiliki sandaran dari soal Nabi Daud yang diangkat sebagai penguasa, sebagaimana firman-Nya, “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami (Allah) jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, kerena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (Qs. Shâd [38]: 26).

Baca: Menyoal Kekeliruan Tafsir Islam Kaffah

Konteks keduanya sebagai pengelola dan penguasa, sama sekali dalam kitab-kitab tafsir tidak disinggung soal khilâfah. Mengapa? Ketika Al-Qur’an menyinggung soal khaliâfah berarti itu berkenaan adanya kewajiban. Dari sinilah, ulama ASWAJA semuanya―tanpa terkecuali―sepakat dan mewajibkan adanya seorang pemimpin dalam sebuah perkumpulan, termasuk negara. Salah satu rujukan yang sering dijadikan dalil adalah Imam ‘Alaudin Al-Kasani, seorang ulama besar dari Mazhab Hanafi. Ia mengatakan:

وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَرْضٌ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ وَلَا عِبْرَةَ―بِخِلَافِ بَعْضِ الْقَدَرِيَّةِ. لِإِجْمَعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَلِمِسَاسِ الحَاجَةِ اِلَيْهِ لِتَقَيُّدَ الْأَحْكَامِ وَإِنْصَافِ الْمَظْلُوْمِ مِنَ الظَّالِمِ وَقَطْعِ المُنَازَعَاتِ الَّتِي هِيَ مَادَّةُ الفَاسَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَصَالِحِ الَّتِيْ لَا تَقُوْمُ اِلَّا بِإِمَامٍ

“Mengangkat Imam Al-A’zham (atau khalîfah) adalah fardhu. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli kebenaran. Tidak bernilai sama sekali―penyelisihan sebagian kelompok Qadariyah―karena adanya kesepakatan sahabat atas kewajiban itu; juga karena adanya kebutuhan terhadap khalîfah. Agar bisa terikat dengan hukum-hukum, membela orang yang terzalimi dari orang zalim, memutus perselisihan yang menjadi sebab kerusakan dan berbagai kemaslahatan lain yang tidak mungkin bisa tegak tanpa adanya seorang pemimpin (khalîfah).”

Secara jelas dan tegas apa yang dinyatakan di atas berkaitan dengan khalîfah (pemimpin) atau imam. Dalam konteks di atas, maka semua manusia bisa menjadi seorang pemimpin, baik skala kecil maupun besar seperti negara. Di Indonesia, sebagai sebuah negara yang berpenduduk Muslim terbanyak wajib hukumnya memilih seorang pemimpin, sebagaimana khalîfah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Secara morphologis, khalîfah dan khilâfah jelaslah berhubungan. Tapi khalîfah bisa ada tanpa khilâfah. Sebab mewujudkan kehadiran khalîfah adalah kewajiban dan menerapkan khilâfah adalah sesuatu yang tidak diwajibkan oleh mayoritas ulama ASWAJA. Asumsi bahwa nilai-nilai dan ajaran agama tidak akan bisa diaplikasikan tanpa khilâfah dalam doktrin ASWAJA tidak memiliki dasar yang kuat.

Sebuah kesalahan besar, jika ada pernyataan seperti ini, “dosa karena belum tegaknya Khilafah Islam tetap melekat pada seluruh kaum Muslim, kecuali bagi mereka yang terlibat dan mendukung perjuangan agung dan mulia ini” (Lihat “Khilafah Wajib” dalam Majalah Al-Wa’ie milik HTI). Tentunya, pernyataan ini merupakan perkataan mengada-ada dalam Islam.

Islam secara jelas dan tuntas tidak berselisih dalam perkara kewajiban seorang pemimpin dan ini dibuktikan sejak Nabi Muhammad SAW ada sampai saat ini. Berbeda dengan soal khilâfah yang hanya ‘diwajibkan’ oleh sekelompok orang Islam yang mengatasnamakan kelompoknya sebagai pejuang syariat.

Kaum Muslimin di Indonesia harus bulat, tekad dan teguh pada upaya-upaya menciptakan kemaslahatan bersama, yakni dengan menghadirkan seorang pemimpin yang mengayomi dan melindungi warga negaranya. Dan seluruh masyarakat Indonesia tidak akan berdosa jikalau khilâfah tidak diterapkan di Indonesia. Mengapa? Ajaran Islam hanya mewajibkan penerapan dan pengaplikasian nilai-nilai yang ada di dalam sistem apapun, dimana Muslim berada di tempat itu. Inilalah doktrin ASWAJA yang benar dan tidak dipersilihkan kebenarannya. []

9 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!