Ditpolair Baharkam Undang Khalid Basalamah, Makmun Rasyid: Ujian Atas Komitmen Kapolri

0
1033

Sangkhalifah.co — Pasca isu Polisi Cinta Sunnah (PCS) kembali mencuat ke permukaan setelah sebelumnya tenggelam dari perhatian publik, akhir April 2021 media sosial terdapat seliwiran video Khalid Basalamah mengisi kajian Ramadan atas undangan Direktorat Polisi Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Ditpolair Baharkam POLRI) Jakarta Utara di Markas Ditpolair, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, pada Senin, 19 Februari 2021 lalu.

Melihat waktu kajian itu, Makmun Rasyid mengatakan itu pasca pelantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan pasca pertemuan dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Said Aqil Siradj.

“Komitmen Kapolri bersama PBNU diuji dengan fenomena Ditpolair Baharkam POLRI mengundang Khalid Basalamah, seorang tokoh Wahabi. Padahal isi dari komitmen Kapolri dengan PBNU adalah salah satunya meningkatkan sinergi umaro dan ulama di dalam melaksanakan program-program pemeliharaan Harkamtibmas. Dalam meningkatkan ini, yang memungkin untuk menjaga stabilitas vertikal dan horizontal hanyalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bukan Wahabi,” pungkas Makmun Rasyid.

Co-Founder Lembaga The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR) ini melanjutkan bahwa jika untuk menjaga stabilitas dua sisi vertikal dan horizontal, baik dalam konteks beragama maupun bernegara, maka penggandengan Wahabi seperti tokohnya Khalid Basalamah dan Firanda Adirja ini sebuah paradoks.

“Tentu fenomena Ditpolair Baharkam POLRI berseberangan dengan perintah Kapolri sebelumnya yang meminta semua polisi untuk ngaji kitab kuning dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Disini saya melihat komitmen Kapolri dengan PBNU bukan sekedar kitab kuningnya. Kitab kuning itu bungkusnya. Tetapi fokus utama Kapolri-PBNU adalah mengimplementasikan Islam Rahmatan lil Alamin dalam konteks keindonesiaan dan keaswajaan. Dan Wahabi ini tidak masuk dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah,” tandasnya.

Makmun Rasyid menambahkan bahwa yang siap mengimpelemntasikan itu hanyalah NU-Muhammadiyah. Sedangkan Wahabi selalu bermasalah di tatanan horizontal.

“Khalid Basalamah ini kan afiliasinya Wahabi dan suka membid’ahkan amaliyah kaum Aswaja di Nusantara. Makanya dia sering ditolak karena ke-Wahabi-annya itu. Disinilah potensi konflik horizontal yang saya maksud akan tercipta. Dan ormas yang amaliyahnya dibid’ah-bid’ahkan tidak lain adalah Nahdlatul Ulama itu sendiri,” tegasnya.

Ia mengajak kepada kepolisian untuk membuat tim gabungan lintas sektor dan menertibkan pengajian-pengajian di seluruh internal kepolisian agar sesuai dengan esensi komitmen Kapolri.

“Saya berharap Kapolri membentuk tim gabungan yang fungsinya untuk mendata, menfilter dan menentukan siapa-siapa pengisi kajian di institusi kepolisian. Tentunya kembali kepada komitmen semula dengan menggandeng NU-Muhammadiyah yang siap mengejawantahkan nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat dan luasnya moderasi beragama,” tutupnya. [MS]

Leave a reply

error: Content is protected !!