Anak Eks ISIS di Tengah Pusaran Ketidakpastian

1
363

Oleh: Saiful Bari (Peneliti The Al-falah Institute Yogyakarta)

Sangkhalifah.co — Sejak makhluk kecil bernama korona ini memporak-porandakan tatanan dunia misalnya, ekonomi, sosial-budaya maka, kita dihdapkan dengan kebiasaan-kebiasaan dari aturan (dari WHO) untuk pencegahan penyebaran virus itu telah memaksa kita mengubah prilaku nyaris berbeda secara drastis: jaga jara fisik atau physical distancing; memakai masker; dan rajin cuci tangan dengan sabun; serta pemberlakukan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Di samping itu, data per 2 Juli menunjukkan bahwa terjadi trend kenaikan yang cukup signifikan terkait penyebaran virus covid-19. Di tingkat global atau lebih tepatnya di 216 negara, tercatat sebanyak 10.458.422 orang yang terpapar. Sementara di Indonesia, ada sebanyak 59.394 yang positif covid-19. Ini menunjukkan bahwa pandemi ini menjadi momok yang menakutkan bagi kita akan tetapi keberadaannya tidak perlu ditakuti – karena pada prinsipnya, Allah memberikan suatu penyakit itu beserta obatnya.

Kendati korona berhasil mengubah prilaku hidup kita yang nyaris drastis akan tetapi, sikap solidaritas antarsesama warga negara atau antarsesama manusia harus senantiasa dipupuk dan bila perlu ditonjolkan, misalnya, merasa terpanggil untuk bersama memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 atau minimalnya, menaruh empati kepada korban pandemi atau bahkan kepada anak eks ISIS yang disinyalir anak dari eks WNI.

Persoalan menaruh empati kepada anak eks ISIS dari eks WNI ini timbul pertanyaan, bagaimana nasib mereka di tengah badai pandemi korona? Lalu, siapa yang bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak hidupnya? Kemudian, mengapa tidak ada kabar burung dari pemerintah terkait nasib mereka, jika memang tak mau dikatakan berhenti menyoroti mereka?

Pertanyaan tersebut muncul karena dilatarbelakangi oleh poin-poin dari sesi webinar yang mengusung tema “Nep Fai dan Solusinya”. Sepanjang yang penulis catat dalam kegiatan tersebut, paling tidak ada tiga poin yang dapat diperik yakni pertama, bagaimana menyentuh hati para narapidana teroris (napiter), mantan napiter, dan deportan. Kedua, bagaimana menyentuh tangan mereka dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Terakhir, bagaimana memberikan modal kepada mereka (2/6/2020).

Bersandar pada poin dari sesi webinar tersebut menyisyaratkan bahwa, jangankan mantan napiter, napiter saja oleh pemerintah diperhatikan nasibnya dan bahkan diayomi melalui pendampingan deradikalisasi, pemberian pelatihan yang menggandeng beberapa lembaga kementrian negara dan bahkan memberikan modal usaha (melalui dana hibah). Ini menandaskan bahwa, negara memang betul-betul hadir bagi siapa dan dalam keadaan apa pun, buktinya, mereka difasilitasi oleh negara. Lantas, bagaimana dengan nasib anak eks ISIS tersebut?

Sekalipun mereka adalah anak eks ISIS tetapi mereka tetaplah seorang anak yang butuh perhatian. Seruan ini bukan berarti penulis pro terhadap mereka (anak eks ISIS dan orang tuanya) justru itu dugaan yang keliru. Pasalnya, penulis memiliki legal standing yang cukup berani – pernyataan ini diperkuat oleh artikel penulis yang berjudul “Pengaturan Memperoleh Kembali Status Warga Negara Indonesia Bagi Isis Eks WNI Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dan Konsep Maslahah Mursalah” – yakni, menolak pemulangan ISIS eks WNI ke Indonesia. Namun, lain halnya dengan anak mereka yang masih bisa diupayakan pulang ke Indonesia.

Pernyataan yang terakhir ini, pada prinsipnya tidak berdiri sendiri melainkan ia terilhami oleh sikap kompromis pemerintah. Sebagaimana pada bulan Februari kemarin, pemerintah telah sepakat untuk membuka opsi pemulangan anak-anak dari WNI teroris pelintas batas (foreign terorist fighter) dan terduga teroris eks ISIS ke Indonesia. Akan tetapi, yang dipulangkan hanya untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun dan itu pun masih dilakukan secara case by case.

Sikap kompromis pemerintah tersebut tak banyak mengubah nasib anak eks ISIS. Pasalnya, pemerintah tak bisa mebuat pilihan selain bersikap kompromis dan selebihnya menunggu keputusan PBB. Hal ini karena ISIS adalah gerakan transnasional berstatus aktor non-negara yang terlibat dalam berbagai aksi teror dan perang maka hukum yang dibebankan kepada mereka adalah hukum internasional dari lembaga internasional sehingga pemerintah butuh legal standing untuk melakukan langkah pemulangan anak-anak eks ISIS tersebut.

Bagi penulis, tindakan yang diambil pemerintah itu adalah benar namun tidak seutuhnya. Sejauh pemahaman penulis, sebelum PBB meminta negara asal untuk menerima anak-anak tersebut, UNCHCR atau UNICEF adalah pihak yang bertanggung jawab atas nasib mereka akan tetapi, berpijak pada pemikiran Dina Y. Sulaeman (2013), tak jarang dari mereka menanti suatu yang tidak pasti misal, kapan konflik berakhir atau kapan mereka bisa kembali ke kampung halamannya.

Dengan demikian, memenimalkan kemungkinan terburuk dari anak eks ISIS di kamp-kamp penampungan maka, inisiatif pemerintah untuk menjemput bola itu merupakan suatu keniscayaan. Jika memang terpaksa harus menunggu keputusan PBB, maka minimalnya, pemerintah tetap memperdulikan nasib mereka dengan cara memberikan “dana” hidup selama berada di kamp-kamp penampungan. []

1 comment

Leave a reply

error: Content is protected !!