Al-Mawardi dan Pemikiran Khilafahnya

1
433

Sangkhalifah.co — Al-Mawardi adalah ulama kelahiran Bashrah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Muhammad Habib dikenal dengan al-Mawardi. Ia lahir pada sekitar 364 H bertepatapan pada 975 M. Ia merupakan ulama dari kalangan Syafi’iyah, terbukti dengan karangannya Ensiklopedi Fikih Syafii yang terdiri lebih dari 20 jilid. Karangannya di berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, fikih dan lebih populernya lagi tentang politik Islam. Beberapa karyanya seperti al-Ahkām al-Sulthāniyyah, Adab al-Dunyā wa al-Dīn, Qānūn al-Wazīrah dan sekitar 7 judul kitab lain dengan tema yang sama.

Ia hidup pada pemerintahan Dinasti Abbasiyah pada kekhalifahan al-Qdir Billah dan kekhalifahan al-Qāim Biamrillah. Bukan hanya dikenal sebagai ulama, ia juga dikenal dekenal dekat dengan keluarga Dinasti Abbasiyah hingga pada tahun (429 H) diangkat sebagai Hakim Agung. Ia wafat pada tahun 450 H dan dikebumikan di Baghdad.

Menarik dibibahas pemikiran Al-Mawardi tentang khilafah karena sering dijadikan sebagai rujukan oleh para pejuang khilafah untuk menyandarkan pendapatnya sehingga dapat diterima dan diyakini oleh khalayak bahwa gagasannya berdasar pendapat ulama Ahlus Sunnah mazhab Syafii. Seperti gagasan tentang imamatul kubro (orang Islam dalam satu kepemimpinan) yang didasarkan pada pendapat Al-Mawardi bahwa dalam suatu waktu tidak boleh membaiat lebih dari satu pemimpin.

Gagasan Imamatul Kubro lengkap dengan kutipan tokoh seperti Al-Mawardi akan membuat orang awam percaya seraya mengangguk dan kagum, mungkin juga akan memperjuangkannya. Tapi tidak bagi orang yang mengetahui sejarah, bahwa orang Islam pada masa awal memang dalam satu kepemimpinan, namun seiring dengan penyebaran Islam, daerah kekuasaan yang menjangkau sampai negeri Romawi (Eropa sekarang). kekuasaan Islam tidak lagi berada dalam satu kepemimpinan, buktinya ketika masih kokohnya Daulah Abbasiyah, di Andalusia juga berdiri Daulah Umayyah.

Baca Juga:

Ekspansi Islam makin meluas hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Seperti kerajaan Mataram dan Demak. Dan para ulama tidak menyebut berdirinya kerajaan atau daulah tersebut sebagai sebuah pemberontakan. Kenyataan ini membuktikan bahwa Imamatul Kubro tidak lagi ideal kecuali pada masa awal Islam, khulafaur rasyidun, baik secara konsep maupun mekanismenya.

Maka perbedaan kondisi politik saat ini dengan kondisi politik masa awal Islam yang masih dalam satu pemerintahan atau kekuasaan. Perbedaan ini harus dilihat persamaannya dalam tujuan utama berdirinya sebuah khilafah atau kekuasaan. Tujuan ini bisa kita lihat ketika Al-Mawardi mendefinisikan khilafah itu sendiri dalam al-Ahkām al-Sulthāniyyah:

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

Imamah adalah pokok pembicaraan menegenai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur kebijakan menganai urusan duniawi

Al-Mawardi tidak membedakan imamah dan khilafah, menurutnya, kedua istilah itu mutaradif (searti) yaitu kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia. Dari definisi al-Mawardi juga dapat diketahui bahwa fungsi khilafah itu ada dua, penjagaan atau perawatan terhadap agama dan kebijakan mengenai urusan dunia. Sehingga dua fungsi ini adalah titik persamaan dari imamatul kubro (sebagai sistem masa lalu) dengan NKRI (sistem pemerintahan saat ini).

Dua fungsi tersebut menjadi alasan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi yang membersamai perjuangan kemerdekaan negeri ini bahwa khilafah sebenarnya sudah berdiri dengan adanya NKRI ini. Hal ini sebagimana disampaikan oleh Rais Syuriah NU, KH. Afifuddin dalam acara Halaqah Kebangsaan di salah satu Universitas Islam Jawa Timur yang dimuat dalam website NU Online, “kalau ada pemimpin, kalau ada negara, di satu sisi memberikan keluasan pada kaum muslimin untuk menjalankan syariatnya, menyiapkan bekal hidup di akhirat. Dan di sisi yang lain mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan, itu sesungguhnya sudah negara khilafah”.

Dua titik persamaan tersebut menjadi jawaban bagi pertanyaan tentang NKRI, apakah sudah sesuai syariat Islam? Juga upaya penjelasan dan pemaknaan makna khilafah ini menyadarkan kelompok pejuang khilafah ala-ala Imamatul Kubro yang sering menabarak aturan negara, sehingga ditetapkan sebagai bughat (pemberontak). Alih-alih menegakkan khilafah, malah membangkang kepada pemerintah yang sah. []

1 comment

Leave a reply

error: Content is protected !!